pemerintahan dan pelayanan masyarakat itu, pada Jum'at (19/02) waktu lalu, yang dipusatkan di Aula RSUD Kabupaten Meranti, Selatpanjang.

 

Hadir dalam acara itu Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti H Iqaruddin MSi, Asisten I, II dan III, Pejabat Eselon II, III, IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepulauan Meranti.

 

Pertemuan antara Bupati dan Wakil Bupati serta Sekdakab Meranti bersama jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mengidentifikasi isu aktual yang berkembang di masyarakat, serta pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan APBD Meranti Tahun 2016 sebesar 1.4 T lebih yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar 541 M dan Belanja Tidak Langsung sebesar 900 M lebih, selain itu juga terkait hutang sebesar 7 M kepada 400-an rekanan Pemda yang akan diakomodir pada APBD 2016. Dan yang tak kalah penting terkait UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam paparannya Bupati Irwan menegaskan, sebagai aparatur negara hendaknya menjadi agen pembangunan dan pemersatu bangsa serta ikut mencibtakan ketertiban lingkungan. Untuk itu perlu adanya satu persepsi diseluruh jajaran pemerintahan agar kinerja dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik khususnya usai Pilkada yang penuh dengan hiruk pikuk. 

 

"Saya mengajak jajaran Birokrasi Eselon II, III dan IV menjadi agen pembangunan masyarakat dan ikut mencibtakan ketertiban dilingkungan masyarakat. Kita menyadari didalam politik selalu diwarnai pro dan kontra, yang menimbulkan efek luar biasa, terjadinya perpecahan ditengah masyarakat, saat ini Pilkada telah usai dan Bupati-Wakil Bupati terpilih sudah pula dilantik mari kita satukan persepsi dalam membangun Meranti," ajak Bupati Meranti.

 

Kepada PNS dan Non PNS Bupati meminta peningkatan etos kerja karena dari informasi masyarakat selama Pilkada berlangsung telah terjadi penurunan Etos kerja, hal ini menurut Bupati sangat berbahaya karena akan berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. "Mari kita kembali kepada kodrat awal memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujarnya.

 

Bupati juga menegaskan jika ada PNS khususnya Pejabat yang tidak bisa satu persepsi atau tidak mampu bekerja dengan baik diharapkan untuk mengundurkan diri. 

 

"Mari satukan persepsi jika ada pejabat ataupun non pejabat yang merasa tidak bisa bekerja dengan baik lebih baik mengundurkan diri, tim tidak akan bisa bekerja jika tidak solid dan bertanggung jawab,"tegasnya.

 

Bupati juga menyoroti perihal terjadinya defisit anggaran ditahun 2015 dana, ia berharap kajian itu tidak terulang lagi. Khususnya menyangkut hutang kepada rekanan dan meminta paling lama akhir Maret dapat dituntaskan.

 

"paling lambat Maret semua hutang Pemda sudah tuntas, semua SKPD mari lakukan antisipasi, jadikan hikmah dan pelajaran untuk tidak mengulanginya dimasa datang," Papar Irwan.

 

Dengan penurunan PAD Kabupaten Meranti setiap pengelola anggaran perlu memahami bagaimana pengelolaan APBD 2016 dengan baik. Dimana jika terjadi penurunan Biaya Pembangunan harus diiringi dengan Penurunan Biaya Rutin. "jangan hanya biaya pembangunan saja yang turun tetapi juga buaya rutin karena ini harus berbanding lurus, agar tidak ada dugaan kebocoran anggaran," jelas Bupati Irwan.

 

Seiring telah ditandatanganinya APBD Meranti 2016 oleh Gubernur, Bupati meminta seluruh SKPD untuk segera menuntuntaskan DPA masing-masing agar pencairan APBD segera dapat dilakukan hal ini adalah bentuk stimulus Pemerintah dalam upaya memperbaiki ekonomi masyarakat. Cepatnya pencairan APBD dan berjalannya kegiatan pemerintahan menurut Bupati akan turut memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

 

"Segera cairkan dan laksanakan APBD agar uang banyak beredar dipasar dan

ekonomi masyarakat meningkat," ujarnya.***