Silatnas PPP Putuskan Penyelenggaraan Muktamar Paling Telat April 2016
Silatnas PPP
PELITARIAU, Jakarta - Silaturahim Nasional (Silatnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluarkan sejumlah rekomendasi, antara lain menyelenggarakan Muktamar VIII selambat-lambatnya April 2016.
"Tapi kalau diselenggarakan Maret tidak masalah, yang penting deadline-nya April," ujar Wakil Ketua PPP hasil Muktamar Bandung, Suharso Mono Arfa, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (6/2) sebagaimana dikutip kompas.com.
Silatnas PPP juga merekomendasikan pelaksanaan musyawarah kerja nasional (mukernas).
Mukernas maupun muktamar itu harus dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih, tetapi sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung secara proporsional dan dilandasi semangat ukhuwwah islamiyah.
Karena yang menyelenggarakan adalah DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung, maka penyelenggaraan berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Muktamar Bandung.
"Dengan penyesuaian terbatas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan waktu," kata Suharso.
Peserta muktamar adalah dewan pimpinan wilayah dan cabang yang pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz atau Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.
Adapun supervisi dalam persiapan dan perlaksanaannya akan dilakukan oleh Mahkamah Partai yang berlaku dan senior partai yang selalu aktif mengikuti perkembangan partai.