Populi Center: Upaya Jokowi Atasi Kabut Asap Belum Memuaskan
Kabut asap di Inhu Riau
PELITARIAU, Jakarta - Hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Populi Center menunjukkan bahwa bencana kabut asap sangat mempengaruhi kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Mayoritas responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah karena penanganan bencana tersebut dianggap mengecewakan.
"Persentase responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi di daerah terdampak asap hanya 35,6% sementara yang tidak puas 60,8%," kata peneliti Populi Center, Nona Evita di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2015).
Survei ini diselenggarakan selama sepekan pada tanggal 15-22 Oktober 2015 dengan metode survei multistage random sampling. Margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jumlah sampel 120 kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah responden sebanyak 1.200 orang.
Sementara 3 persoalan utama yang dituntut oleh responden untuk segera diselesaikan adalah pengangguran atau kesempatan kerja, yakni sebesar 33,5%. Kemudian pemberantasan korupsi 29,9% dan kebakaran hutan 8%.
Selain itu masyarakat juga tak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan itu tidak populer di masyarakat.
"Selama setahun memerintah, keputusan Presiden paling mengecewakan adalah kenaikan harga BBM bulan November 2014 yakni sebanyak 58,2%," katanya.
Keputusan mengecewakan selanjutnya, menurut Nona adalah pencalonan Kapolri pada bulan Januari 2015 yang berujung konflik antara KPK-Polri, dengan prosentase 10,9%. Dukungan untuk pembubaran PSSI sebanyak 5,8%. Kemudian pelantikan menteri-menteri dari parpol yakni sebanyak 3,2%.
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung juga sempat dinilai sebagai keputusan yang memgecewakan yaitu sebesar 1,1%. Keputusan lainnya adalah BPJS, rupiah melemah, banyak PHK, bencana asap, harga karet anjlok sebesar 2,5%. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 18,2%.
Kemudian untuk masalah yang dinilai paling buruk penanganannya dalam masa Kabinet Kerja adalah terkait kenaikan harga bahan kebutuhan, yakni mencapai 33,8%. Selanjutnya masalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 27,1% dan pelemahan rupiah sebanyak 18,9%.
"Pemutus hubungan kerja, kekeringan dan sawah puso, bencana alam Sinabung dan lainnya seperti ekonomi, bangunan tol, BPJS, harga pupuk tidak stabil, kemiskinan juga masuk dalam daftar yang penanganannya dianggap paling buruk," kata Nona.(detik)