Ketua DPR Dukung Upaya Pemerintah Evakuasi Korban Bencana Kabut Asap

Sabtu, 24 Oktober 2015

Ketua DPR

PELITARIAU,Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan jajaran menterinya dalam penanganan masyarakat korban bencana kabut asap. Salah satunya instruksi agar segera melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban.

"Saya menyambut baik langkah pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lain untuk segera mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar titik api dan warga yang paling terkena dampak kabut asap," ujar Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2015).

Dia menyebut rencana evakuasi masyarakat akibat bencana kabut asap sudah disiapkan. Hal ini sudah dibahas antara pimpinan DPR dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kesehatan Nila Muluk.

Ia melihat upaya pemerintah sudah maksimal dalam penanganan bencana asap ini.

"Evakuasi dan cara-cara lainnya terkait kabut asap sudah dibicarakan dengan Pak Luhut, Bu Siti Nurbaya, dan Bu Nila Muluk Jumat pekan lalu. Pemerintah sudah maksimal, tapi harus lebih cepat tanggap lagi," tutur politikus Golkar itu.

Lanjutnya, dia mendukung usulan Presiden Jokowi yang dalam proses evakuasi sebaiknya menggunakan kantor pemerintahan dengan sistem tata udara yang baik. Menurutnya, cara ini lebih baik ketimbang harus mengevakuasi menuju keluar kota atau provinsi.

"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwasanya proses evakuasi tersebut tidak perlu hingga keluar kota atau provinsi," paparnya.

Kemudian, dia mengingatkan agar pemerintah bisa menindak tegas para pelaku pembakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas ini harus dilakukan kepada oknum sampai akar-akarnya.

Pasalnya, tindakan pelaku pembakaran ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia serta negara lain.

"Para pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditumpas dari atas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kroco atau bawahan saja. Hukumnya harus berat, karena telah membuat sengsara rakyat Indonesia dan negara tetangga," kata Novanto. (detik)