---

Dirjen Kemendes Buka Rakor Daerah Perbatasan di Meranti

---

PELITARIAU, Selatpanjang – Tim Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa (Kemendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Singkronisasi Daerah Perbatasan yang berlangsung di Ballroom Afifa Selatpanjang, pada Selasa (6/10) malam.

Selain dari Tim Dirjen, Rakor juga di hadiri 50 peserta  yang terdiri dari berbagai kalangan. Diantaranya, kementerian dan lembaga di pusat, instansi terkait di Kepulauan Meranti, camat serta perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang juga ditetapkan sebagai daerah terluar menggelar

Rakor secara resmi dibuka oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi dan dihadiri Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli SE, Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto, dan Ketua DPRD Fauzi Hasan.

Dalam kesempatannya membuka Rakor malam tadi, Suprayoga Hadi mengatakan kalau pihaknya akan memprioritaskan daerah terluar salah satunya Meranti, supaya kedepannya tidak menjadi daerah terbelakang.

“Prioritas kita terhadap daerah terluar seperti Meranti itu tidak ingin lagi disebut daerah terbelakang tetapi etalase atau gerbang depan Indonesia. Meranti ini sangat tepat sekali sebagai gerbang karena langsung berhadapan dengan negara tetangga. Kalau Anambas dan Natuna jaraknya agak jauh dengan negara tetangga. Namun tiga daerah ini sama-sama ditetapkan sebagai daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar.

Terkait dalam hall itu, ia menjelaskan bahwa Kementerian Desa sudah menggelontorkan dana dalam bentuk program pembangunan bernilai sekitar Rp 24,2 miliar ke Meranti pada tahun anggaran 2015,  " Dana tersebut agar dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), jalan, dan air bersih," terangnya.

Dana yang dialokasikan  Kementerian Desa kepada Kepulauan Meranti itu terbilang sangat besar ketimbang tiga daerah lainnya. Untuk tahun yang akan datang (2016, red), dana yang digelontor untuk Kepulauan Meranti lebih besar lagi. Informasi dari Badan Perbatasan Kepulauan Meranti, program APBN Tahun 2016 untuk daerah perbatasan dan pulau terluar di Kepulauan Meranti mencapai sekitar Rp 40 miliar.

“kita akan memprioritaskan  pengembangan infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, pendidikan dan kesehatan. Serta ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan daerah perbatasan ini,” jelas Suprayoga.

Dari 38 daerah perbatasan di tanah air, sebanyak 29 daerah merupakan daerah tertinggal. Namun dari jumlah itu, sebanyak enam daerah akan segera menanggalkan status daerah tertinggal sehingga hanya menyandang status daerah perbatasan.***wr