---

Menanam Pohon Sama Dengan Melestarikan Hutan

---

PELITARIAU, Selatanjang - Penanaman pohon sama dengan membantu melestarikan hutan, program pelestarian hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan dalam mejaga kelestarian hutan perlu didukung penuh. Saat ini di Riau telah terjadi penurunan Hotspot dari 2000 menjadi 500, namun Bulan April dan Oktober kedepan masih terjadi cuaca ekstrim yang harus diantisifasi.

Penanaman pohon di Kabupaten kepulauan Meranti dipusatkan tepat sekitar Lapangan Bola Kampung Jawa Desa Lukut Kecamatan Merbau Rabu (8/4) kemarin.

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan Msi kemarin mengatakan, upaya kongkrit yang dilakukan Kementerian untuk mengantisipasi kebakaran lahan di di Riau harus didukung, khusunya mengantisifasi Karhutla di Kepulauan Meranti.

Untuk masalah revisi pemanfaatan lahan, diharapkan Bupati, Kementerian dapat menyesuaikan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten diakuinya hanya dapat memfasilitasi sementara kebijakan berada di tingkat pusat.

"Kami hanya bisa mendorong bagaimana proses bisa terjadi agar konflik tidak terjadi agar perusahaan, pemerintah dan masyarakat bisa berdampingan dalam membangun Meranti lebih baik," pungkas Bupati.

Semantara itu dari perwakilan Akademisi serta kelompok Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang melaksanakan penanaman pepohonan di kepulauan Meranti Rafles, minta seluruh Stakeholders bersiaga. Kebakaran menimbulkan kerugian, mulai dari terganggunya tranportasi darat, laut dan udara mengganggu perekonomian, menimbulkan, penyakit Ispa, pendidikan, rusaknya ekologi hewan di hutan, dan besarnya biaya pemadaman.

Seperti diketahui untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun lalu mencapai 175 Miliar.

Sementara menyangkut usulan dari masyarakat yang meminta revisi aturan pemanfaatan lahan dari Kementerian, Rafles mengaku pihaknya akan melakukan review terhadap izin pemanfaatan lahan, dan pemerintahan Jokowi menginginkan rakyat diberdayakan. "Kita inginkan negara ada ditengah masyarakat," ujarnya

Hal itu sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya konflik lahan dikawasan HTI perusahaan, seperti diketahui Pulau Padang sering sekali terjadinya konflik.

"jika itu sangat penting untuk masyarakat maka Menteri akan mengevaluasi izin, untuk itu kita akan menurunkan tim review perizinan termasuk juga untuk kanal-kanal yang dulunya dibuat oleh perusahaan yang saat pembuatan izinya tidak memperhatikan Topografi," ujar Rafles yang menyebutkan tim terdiri dari Akademisi, LSM dan pihak terkait.

Dijelaksan Rafles, pihaknya sedang melaksanakan program 1000 Kanal di Riau, untuk memastikan Gambut tetap basah. Upaya lainnya membuat perangkat lunak pendeteksi kordinat Hotspot sampai ke pedesaan, melakukan patroli dan penyuluhan, jangan melakukan pembakaran Gambut, Teknik Modifikasi Cuaca (TMC).***

Penulis: Doni Ruby Saputra/pen