Terima Data Miskin Ekstrem P3KE Perlu Komitmen, Sinergitas dan Regulasi Pusat dan Daerah
Gubernur Riau H.Syamsuar Memberikan Penghargaan katagori Peringkat kedua Kepada PJ Bupati Kampar Dr H Kamsol MM
PELITARIAU, Pekanbaru - Pejabat (Pj) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol MM hadiri Rapat Koordinasi teknis (Rakortek) terkait dengan percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, (3/10/2022) di hadiri Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar berserta Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Riau, para Bupati dan Walikota se-Provisi Riau serta perwakilian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.
Rakortek yang dibuka oleh Gubernur Riau Drs.Syamsuar, M.Si tersebut juga mendengarkan arahan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. Melalui Zoom Meeting.
Pada kesempatan tersebut Pj Bupati Kampar menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk Kabupaten Kampar diserahkan Gubernur Riau dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan antara Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota.
Dari data P3KE tahun 2022 ini jumlah masyarakat Miskin Ekstrem Kampar sebesar 1.73 Persen atau setara dengan 15.4500 Jiwa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar tetap komitmen terhadap pemberantasan kemiskinan di Kampar. Namun ini tidak dapat dilakukan oleh Pemkab Kampar itu sendiri. Sebab, ada hal yang sangat mengganjal dalam penuntasan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem khususnya di Kabupaten Kampar.
Dikatakan Kamsol, terdapat 23 desa sangat tertinggal yang berada di beberapa jalur diantaranya sembilan desa hanya dapat dilalui dengan jalur sungai.
Kemudian, ada juga yang berada di jalur kuning belum ada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Karena disebabkan mininya pembangunan infrastruktur.
"Wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung suaka margasatwa yang mana Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan pembangunan Infrastruktur dikarenakan peraturan Pemerintah untuk melindungi area tersebut," ujar Kamsol.
Kamsol juga berharap agar Pemerintah pusat memberikan regulasi dan jalan keluarnya, agar Pemerintah daerah bisa atau mampu melakukan pembangunan Infrastruktur khususnya jalan darat, karena wilayah tersebut akses hanya jalan air atau sungai.
Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Kampar menerima penghargaan kategori Peringkat kedua Kabupaten dengan Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Staunting di Provinsi Riau tahun 2021.
"Selanjutnya, Pj Bupati Kampar juga menyerahkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia yang juga diterima seluruh Bupati/Walikota se-provinsi Riau” Tambah Kamsol yang didampingi Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah, Kepala Dinas Sosial Muhammad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Loekmansyah Badoe dan Kepala Bidang (Kabag) Kerjasama Zaky Rahman.
Pemkab Kampar telah membentuk 50 Desa Kreatif dan 50 Desa menuju Desa Kreatif. Semua ini untuk menjadikan desa- desa yang melibatkan peran ibu-ibu dan wanita desa dalam mengangkat ekonomi masyarakat.
Sementara itu Menteri PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dalam arahan dan sambutannya menyampikan, hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem ini sudah realisasikan.
Selanjutnya, "seharusnya kami hadir langsung ke Riau, namun mendadak ke Malang dalam rangka penanganan pasca kerusuhan di Stadion kulunjuruanan yang telah menelan korban jiwa sebanyak
125 Orang tersebut," ujarnya.
Tentunya, ucapan terimakasih kepada Gubri, Bupati dan walikota yang telah merspon dengan psotif dalam penghapusan kemiskinan di Riau.
"bahwa target pemerintah, Indonesia
harus bebas miskin ekstrim pada tahun 2024 mendatang," tegasnya.
Sementara untuk Dunia harus tuntas pada tahun 2030, tentunya ini bukan pekerjaan mudah perlu intervensi terhadap masyarakat yang berada dalam miskin ekstrim ini.
Bahwa target dan sasaran adalah data dari Kemenkes, BPJS, Kementerian Sosial BKKBN sangat penting terhadap data akurat, By name by address, tidak ada lagi data yang keliru. "Ini harus kita kawal dan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada harus ikut dalam program ini," urai Muhajir Effendy.
Dalam kesempatan itu, Gubri Drs. Syamsuar, Msi menyampikan bahwa Pembangunan SDM merupakan salah satu visi Provinsi Riau, berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Dari data yang kita terima bahwa Provinsi Riau memiliki kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen atau dengan jumlah 135 Ribu jiwa.
Oleh sebab itu Pemerintah pusat melakukan Pensasaran Data by name by adress terhadap kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.
"Insyaallah dengan kebersamaan kemiskinan ekstrim tahun 2024 dapat pada posisi nol” Tutup Syamsuar.**Prc6