Politikus Golkar Sebut Kecurangan Pilpres Terstruktur & Sistemik
Agun Gunanjar Sudarsa. ©2012 Merdeka.com
PELITARIAU - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa sudah melihat banyak peluang kecurangan terjadi di Pemilu 2014. Dia sudah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk menutup peluang itu, namun sayang tak pernah disetujui di DPR .
Pertama, kata dia, kecurangan terjadi karena saksi di tiap TPS yang tidak kerja maksimal. Karena itu dia punya gagasan agar dana saksi disiapkan oleh pemerintah. Namun sayang hal itu ditolak oleh fraksi tertentu di DPR .
"Dana saksi saya 'digebukin', coba kalian lihat siapa yang paling kencang menolak?" sindir Agun di Gedung DPR , Jakarta, Rabu (13/8), seperti dilansir merdeka.com
Memang saat wacana dana saksi dibiayai oleh pemerintah banyak penolakan di parlemen. Salah satu fraksi yang paling keras menolak adalah PDIP, sebab kebijakan ini dinilai membuka peluang pemerintah untuk bertindak curang melalui saksi di pemilu.
Kemudian soal proses pengawalan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU pusat, Agun minta agar KPU melibatkan kalangan profesional. Kemudian KPU mengajukan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengawal IT suara tersebut.
Hal ini juga mendapat penolakan keras di DPR . Karena Lemsaneg adalah lembaga pemerintah yang tidak berhak ikut campur dalam proses pemilu.
"Agar proses penghitungan suara teraudit, terverifikasi sejak dari TPS. Saya minta KPU melibatkan profesional, KPU mengusulkan nama Lemsaneg yang memiliki kompetensi tinggi, perjalanan (suara) itu terkontrol terpantau, lalu digebuki dan ditolak," keluh Agun.
Selanjutnya, Agun dan Komisi II DPR meminta proses penghitungan suara diperketat dengan menghadirkan dua orang Petugas Pengawas Lapangan (PPL) mulai dari TPS. Lagi-lagi ditolak dengan alasan anggaran senilai Rp 800 miliar tidak dicairkan.
"Dana saksi ditolak, Lemsaneg ditolak, lalu saya ngotot supaya bisa diawasi secara benar tiap TPS harus ada pengawasan jumlahnya 2 orang sudah ketok palu di Komisi II. Tapi anggaran tidak diturunkan," terang Agun.
"Ada apa KPK ikut-ikutan, ada apa LSM ngeroyok saya semua? 'Digebukin' saya," imbuhnya.
Karena itulah Agun melihat banyak potensi kecurangan yang terjadi di Pilpres 2014. Wacananya untuk memperketat proses penghitungan suara tidak disetujui.
"Terstruktur, sistemik ini saya mengatakan, dana saksi, Lemsaneg, Pengawas Pemilu Lapangan (tidak disetujui)," pungkasnya. (PR-cr.Ram)