Bupati Inhil: SKPD Pro Aktif Cari Sumber Biaya Pembangunan di Luar APBD
Bupati Inhil, HM Wardan
PELITARIAU, Tembilahan - Bupati Inhil, HM Wardan mengharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pro aktif mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Penegasan ini disampaikannya saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, Selasa (10/3) di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan.
Musrenbang ini dihadiri juga Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Kepala Bappeda, Sekda dan para pejabat Pemkab Inhil.
Bupati menyampaikan, Musrenbang ini merupakan wadah untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang kecamatan dan pada saat reses anggota DPRD.
Diterangkan, sinkronisasi yang dilakukan tersebut bukan hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran saja, tapi juga meliputi sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Inhil.
"Sinkronisasi sumber pendanaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Pemkab Inhil. Saya harapkan seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD Inhil,” ingatnya.
Lanjut bupati, banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian, yang dapat diraih, tentunya dengan kerja keras dari pimpinan SKPD dan usaha bersama, baik dari eksekutif maupun legislatif.
Dipesankannya, supaya kegiatan atau program yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Kementerian dapat diterima dan ditindaklanjuti, maka harus didukung dengan tersedianya dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), Masterplan dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen pendukung ini penting, karena menunjukan keseriusan kita dalam merencanakan suatu program pembangunan.
"Untuk itu, kepada SKPD terkait agar ditelaah dan diinventarisir lagi program kegiatan prioritas yang telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat, mana yang sudah ada dokumen perencanaanya dan mana yang belum ada,” katanya.
Demikian juga untuk program prioritas yang belum didukung dengan dokumen perencanaan, agar segera dianggarkan sehingga nantinya apa yang akan diusulkan tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.
Beliau menilai data pembangunan penting bagi perencanaan pembangunan masih sangat lemah. Diakuinya, sebagian data belum ditangannya sampai saat ini, seperti data anak yatim, data penduduk fakir dan miskin, data guru PAUD dan guru mengaji. Padahal, data ini sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.***Markoni