Pemerintah Harus Hadir Saat Petani Karet Beralih ke Sawit di Inhu, Berikut Kata Dua Politisi DPRD Inhu
Wakil ketua komisi II DPRD Inhu, Martimbang Simbolon dan anggota komisi II Syarial
PELITARIAU, Inhu - Banyaknya petani karet yang menebang pohon karet dan beralih menanam kebun kelapa sawit diakibatkan adanya harga karet yang tak kunjung naik, petani karet yang tidak memiliki modal terpaksa harus bertahan menderes kebun karet tuanya.
Dua polisi di DPRD Inhu Martimbang Simbolon dan Syarial kepada wartawan Senin (24/1/2022) menjelaskan, hadirnya pemerintah ditengah masyarakat yang beralih dari petani karet ke petani sawit diharapkan agar petani karet tersebut mendapatkan solusi biaya hidup dan biaya perawatan kebun menjelang kebun sawit yang ditanam berbuah menghasilkan.
"Pemerintah harus membuat terobosan dan inovasi dengan pihak perbankan untuk pembiayaan petani karet yang beralih ke sawit," kata Martimbang Simbolon.
Bagaimana memfasilitasi pendanaan beralihnya petani karet ke petani sawit dan hasil sawinya nanti maksimal, itu semua butuh pendampingan, mulai dari bibit sawit yang digunakan, sampai dengan cara tanam dan pola pemupukan berkebun sawit.
"Kita berharap seluruh sawit masyarakat mendapatkan hasil panen yang maksimal, untuk memperoleh itu hasil tanam sawit yang belum menghasilkan petaninya harus mendapatkan bantuan biaya hidup," ujar Syarial.
Petani karet yang beralih ke sawit haruslah mendapatkan bantuan dari pemerintah, hal itu diharapkan masyarakat agar kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka petani karet yang beralih ke sawit tidak amburadul, dan biaya anak sekolah tetap terpenuhi.
Berdasarkan data lapangan, apabila kebun karet tua ditumbang, mereka para petani karet tidak dapat biaya hidup, simalakama jika tidak di lakukan alih fungsi jadi sawit sebab, hasil karet yang ada tidak bisa maksimal pendapatan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. "Hasil karet yang ada saat ini, petani hanya untuk beli beras tidak sanggup biaya anak sekolah, dimana harga karet hanya Rp800 per-kilogram di tingkat petani," jelasnya.
Agar petani karet mampu bersaing, pemerintah harus mengawasi harga karet petani agar mampu tembus Rp12 ribu per-kilogram barulah ekonomi petani karet stabil.
Sebagai gambaran, DPRD di Kabupaten Indragiri hulu setiap tahunya mengalokasikan anggaran untuk Dinas pertanian senilai Rp33 milyar pertahun, dan untuk dinas ketahanan pangan senilai Rp4 milyar pertahun.
Dikabupaten Inhu sendiri saat ini, karet tua yang sedang dan akan dilakukan peremajaan dan alih fungsi menjadi kabun sawit terdapat di Kecamatan Peranap, Kelayang, Seberida, Seberida dan di Kecamatan Rengat barat. **PRc