PELITARIAU, Jakarta - Sebagai konsekuensi atas ketidakberhasilan program subsidi pupuk di Indonesia, baik dari segi penyaluran serta hasil yang diperoleh pemerintah melalui program itu, Ketua Komisi IV DPR, Sudin, meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat direksi perusahaan pupuk Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang menerima dana subsidi pupuk.

Hal itu disampaikan Sudin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, Senin (18/1/2021). Menurut Sudin, para direksi yang kini menjabat di perusahaan pupuk plat merah lebih tepat jika posisinya digantikan oleh kepala pabrik di masing-masing perusahaan dan bisa menghemat anggaran.

"Dirut-dirut ini enggak ada gunanya, pecat saja, ganti pakai kepala pabrik, jadi hemat anggaran kan? Daripada gajinya buat Dirut-dirut ini," kata Sudin.

Sudin menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi pupuk sangat besar setiap tahun. Namun ternyata subsidi tersebut tidak membuahkan hasil. Diketahui, pada tahun ini subsidi pupuk dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp33 triliun.

Selanjutnya Sudin mempertanyakan rincian alokasi penyediaan pupuk bersubsidi kepada PT Pupuk Indonesia. Dikhawatirkan, anggaran subsidi pupuk malah digunakan untuk membeli seragam atau akomodasi perjalanan dinas para direksi.

"Jangan-jangan seragam juga masuk ke anggaran subsidi pupuk. Jalan-jalan direksi juga masuk situ. Kalau ini benar, akan saya buat laporannya," kata Sudin.

Kemarahan itu dilontarkan Sudin setelah sebelumnya mendengar ulasan dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman, dimana dalam pemaparannya terkesan klise.

Sebab Achmad Bakir Pasaman, membeberkan kesiapan perseroan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi di tahun 2021. Terhitung, stok awal dan prognosa produksi pupuk 2021 mencapai 15,47 juta ton. Sementara, hingga 16 Januari 2021, stok pupuk bersubsidi mencapai 1,21 juta ton (stok lini 3 produsen).

"Untuk UREA stok awal dan prognosa produksinya 8,7 juta ton, dengan alokasi subsidi sesuai anggaran 2021 4,61 juta ton dan non subsidi 3,8 juta ton. Total 7,9 juta ton, sehingga untuk UREA masih ada cadangan untuk 2022 sebesar 782 ribu ton," kata Achmad Bakir.

Untuk pupuk NPK, stok awal dan prognosa produksinya ialah 3,8 juta ton dengan alokasi subsidi 2,68 juta ton dan non subsidi 618 ribu ton. Total alokasi NPK mencapai 3,3 juta ton sehingga masih ada cadangan untuk awal 2022 sebesar 571,8 ribu ton.

Kemudian untuk pupuk SP 36, stok awal dan prognosa produksinya ialah 961 ribu ton dengan alokasi subsidi 640 ribu ton dan non subsidi 20 ribu ton. Total penyaluran pada 2021 ialah 660 ribu ton sehingga cadangan untuk awal 2022 masih ada sebanyak 300 ribu ton. "Pupuk ZA 129 ribu atau hampir 130 ribu ton, dan organik 194 ribu ton (cadangan untuk awal tahun 2022)," jelas Achmad Bakir. **prc4

sumber: cakaplah