PELITARIAU, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan akan segera memutuskan soal izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin Covid-19 produksi Sinovac, Minggu (10/1).

Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito menuturkan hal itu dalam rapat koordinasi secara virtual yang dilakukannya bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Sabtu (9/1) pagi.

"Rapat terakhir bersama Tim Komisi Evaluasi dari penilaian vaksin ini yang sifatnya independen, jadi lebih luas lagi, akan kami lakukan besok dimulai pagi sampai siang mudah-mudahan harapannya akan ada konklusi pembulatan pada sore hari," kata Penny dalam keterangan resmi yang didapatkan Setwapres kemarin.

Penny menuturkan pihaknya bakal dengan cepat melakukan rapat terakhir itu bersama dengan tim Komisi Evaluasi sehingga dapat memutuskan pengeluaran UEA bagi vaksin Sinovac.

Menurut Penny, fatwa halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk vaksin Sinovac menjadi pendorong BPOM untuk segera mengeluarkan izin edar darurat.

"Alhamdulillah, saya juga ikut bersyukur bahwa tahapan proses panjang dari dibuatnya jaminan aspek mutu, kemanan, dan khasiat dari Vaksin Sinovac yang kita tunggu bersama ini sudah memasuki tahapan akhir," ujarnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terpisah pada Minggu (10/1),baik humasBPOMmaupun jubir vaksin dari BPOMmenyatakan belum adakepastian kapan lembaga tersebut akan mengumumkan izin darurat, apakah hari ini atau di waktu lainnya.

Menkes Dorong Masyarakat Percaya Vaksin Masih merujuk keterangan pers yang diambil dalam rapat internal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi turut mendorong agar masyarakat dapat percaya dengan vaksin sinovac.

Hal itu, kata dia, tak luput dari telah dikeluarkannya sertifikasi halal dari vaksin Sinovac. Sehingga, nantinya tidak ada orang yang tak mau divaksin karena masalah kehalalannya.

"Sekali lagi kami sangat membutuhkan keyakinan masyarakat untuk bisa divaksinasi agar masalah pandemi ini bisa diselesaikan bersama," kata Budi.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin pun berharap agar BPOM dapat segera mengeluarkan keputusan terkait vaksin Sinovac. Pasalnya, sertifikasi halal dari MUI masih belum cukup untuk membuat vaksin dapat digunakan.

"Keberlakuannya fatwa ini masih muallaq, masih tergantung dari BPOM, (tetapi) ini memang sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat," ucapnya.

Sebagai informasi, meskipun belum ada izin BPOM, sejauh ini sudah ada jadwal bahwa Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan disuntik vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China pada Rabu (13/1) mendatang.

Penyuntikan akan dilakukan di Jakarta sebagai simbol dimulainya vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi perdana juga akan diikuti di 34 provinsi secara serentak.

Kemudian pada Kamis (14/1) dan Jumat (15/1), vaksinasi massal di berbagai daerah dimulai. Tenaga kesehatan, kepala daerah, dan tokoh masyarakat jadi tiga kelompok prioritas dalam gelombang pertama vaksinasi.

Hingga saat ini, nilai efikasi Sinovac dari uji klinis yang dilakukan Universitas Padjajaran-Bio Farma belum diketahui. Namun, pemerintah Brasil telah mengumumkan bahwa efikasi berdasarkan uji klinis yang dilakukan di negara Amerika Selatan itu mencapai 78 persen.

Rincian hasil uji klinis di Brasil sendiri belum dirilis secara transparan. Sinovac juga hingga kini belum memberikan rilis resmi tentang hasil efikasi vaksin. **prc4

sumber: cnnindonesia