PELITARIAU, Dumai - Forum Masyarakat Bukit Kapur Menuntut (FMBKM) menunda aksi demo menuntut ganti rugi dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Dumai-Pekanbaru. Aksi yang semula direncanakan digelar Kamis (14/5/2020) itu urung digelar karena pandemi Covid-19.

FMBKM merupakan gabungan LPMK, Ketua RT, Ormas, OKP dan masyarakat yang terkena imbas pembangunan tol di kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Ketua Koordinator FMBKM , Marlin Hidayat, didamping Hamdan dan Rahmad Detasa mengatakan, pihaknya berharap pemerintah segera menjembati permasalahan masyarakat ini.

"Kami berharap pemerintah dan DPRD Dumai juga berempati dengan situasi pandemi virus corona saat ini dengan tetap menyelesaikan permasalahan ganti rugi dampak pembangunan tol trans Sumatra Dumai-Pekanbaru ini, terutama di titik nol pintu masuk tol," ujar Marlin.

Termasuk juga mengenai rekrutmen tenaga kerja operasional tol. Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan putra tempatan sesuai peraturan dan perundangan yang ada, lanjutnya, massa akan turun ke jalan melakukan pemblokiran. Saat ini jumlah yang tergabung dalam FMBKM mencapai 513 0rang.

Sementara itu Hamdan selaku tokoh masyarakat meminta agar masalah ini menjadi perhatian pemerintah. "Pemerintah boleh saja fokus terhadap penanganan virus corona, tapi harus juga memperjuangkan hak masyarakat terdampak pasca pembangunan tol ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat lainnya, Rahmad Detasa. Ia menjelaskan, tuntutan warga tidak muluk-muluk.

"Perjuangan masyarakat yakni minta ganti rugi diselesaikan. Bayangkan, tetangga sebelah dibayar, warga kami tidak dibayarkan, ada apa? Begitu juga dengan rumah warga yang retak retak akibat pembangunan tol. Selain itu rekrutmen tenaga kerja harus memprioritaskan tenaga kerja tempatan," ujarnya. **prc4

sumber: cakaplah