PELITARIAU, Pekanbaru - Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru Irman Sasrianto kembali angkat bicara menyoroti kebijakan Pemko dalam pelaksanaan PSBB di Pekanbaru yang telah dimulai sejak tanggal 17 April 2020 lalu.

Menurut Irman salah satu masalah yang perlu diperhatikan oleh Pemko adalah terkait pendataan penerima paket bantuan sosial yang dinilai belum maksimal dan dikhawatirkan dapat memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.

Misalnya, ada dalam satu RT di kelurahan Limbungan baru penerimanya cuma 8 sampai 10 orang. Ketika ditanya warga yang tidak masuk daftar, petugas berdalih itu sudah sesuai data base yang ada. "Ini sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan sesama masyarakat. Saya minta kepada Walikota untuk hati hati melakukan pendataan, "Irman mengingatkan.

Ia juga menyinggung terkait data PKH yang masih tetap dimasukkan dalam daftar penerima paket bantuan sosial, padahal program itu sudah ada sebelum wabah pandemi covid-19. Sehingga menutup peluang bagi yang lain yang betul betul membutuhkan bantuan.

"Saya pikir pola pendataan seperti ini tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, " kata Irman kepada berazamcom, Senin (20/4/2020) di DPRD Pekanbaru.

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal- hal yang tidak kita inginkan, "Saya minta kepada Walikota untuk melakukan pendataan yang terukur berdasarkan azas manfaat dan keadilan sosial penyebaran atau penularan virus corona.

Namun, lanjut Irman, hingga memasuki hari keempat pelaksanaan PSBB pembagian paket bantuan belum berjalan. Sementara masyarakat sudah mulai resah dan banyak yang mulai kelaparan terutama kelompok masyarakat yang miskin.

Mestinya situasi ini harus menjadi fokus perhatian Pemko sebelum diberlakukannya PSBB tanggal 17 April 2020 lalu. "Saya sudah ingatkan namun sepertinya ada yang kurang beres di internal Pemko khususnya dalam melakukan pendataan warga penerima paket bantuan sosial tersebut. Kalau hal ini tidak hati hati saya pesimis program PSBB ini tidak akan maksimal, " ungkap Irman.

Itu belum lagi soal teknis pembagian paket bantuan serta masalah lain seperti anjuran pemakaian masker dan penertiban lainnya yang hingga hari ini, Senin (20/4/2020) masih banyak pelanggaran di lapangan.

Kendati demikian, kata Irman dia tetap men-drive (mendorong) Pemko Pekanbaru agar sasaran target dari PSBB dapat tercapai sesuai dengan harapan.

"Meskipun masih banyak kekurangan disana sini, masih ada waktu bagi Pemko untuk segera merampungkan semua infrastruktur yang diperlukan, utamanya soal database penerima paket bantuan sosial. Kita dari Fraksi PAN akan mendorong dan terus memantau perkembangan PSBB ini, " pungkas Irman Sasrianto.

Dilansir dari Detik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru belum menyalurkan bantuan sembako ke warga kurang mampu sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimulai. Mereka beralasan masih memvalidasi data warga yang berhak menerima bantuan.

"Kita memang belum menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak dari virus Corona (COVID-19) di Pekanbaru. Karena memang dibutuhkan validasi soal jumlah masyarakat yang memang layak untuk menerimanya," kata Kabag Humas Pemkot Pekanbaru, Irba Sulaiman, Senin (19/4/2020).

Irba mengatakan data yang diajukan Pemkot Pekanbaru ke Kementerian Sosial RI tidak sinkron. Dia menyebut banyak data warga yang akan menerima bantuan sembako terdampak COVID-19 dicoret di pemerintah pusat.

Ia menyebut jumlah penerima bantuan sembako yang diajukan ke Kementerian Sosial dianggap melebihi data masyarakat miskin yang selama ini dilaporkan. Menurutnya, data yang diajukan mengikuti perkembangan terbaru.

Mereka menganggap data yang kita ajukan melebihi data masyarakat miskin yang ada selama ini. Data yang kita ajukan tentunya mengikuti perkembangan selama wabah COVID ini, di mana jumlah warga yang terdampak tentu semakin banyak. Inilah yang tidak sinkron dengan Kementerian Sosial," kata Irba.

Dia mengatakan bantuan sembako bakal dibagikan menjelang Ramadhan. Ada 20 ribu kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan pada tahap pertama.

"Menjelang pembagian sekitar dua hari ke depan, kita masih melakukan validasi penerimaan ini. Kita tidak menampik jumlah warga yang terdampak COVID-19 ini tentu semakin banyak. Hampir semua sektor usaha terdampak, banyak yang putus kerja yang selama ini tentunya tidak terdata sebagai warga miskin. Jadi memang ada perbedaan antara yang kita ajukan dengan pihak Kementerian Sosial," tutup Irba. **prc4

sumber: berazam.com