PELITARIAU, Pekanbaru - Melihat kemungkinan wabah virus korona atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan, Walikota Pekanbaru, Firdaus berencana akan melakukan Lockdown.

Walikota Pekanbaru, Firdaus mengungkapkan, selama karantina wilayah diberlakukan maka masyarakat harus berada di rumah penuh. Pemko akan disetujui menyetujui pasokan pangan, jika wilayah karantina diberlakukan.

"Betapa mematikannya Covid-19 ini, mari kita perangi bersama. Tetaplah di rumah, ikutilah anjuran pemerintah. Kita merencanakan lockdown kota, karantina kota, isolasi kota. Ini sedang kita persiapkan. Kebutuhan pokok warga masih bisa terpenuhi hingga 20 hari kedepan, meski Kota Pekanbaru ditutup total," ungkap Walikota.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menilai pemerintah tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, disamping itu,  Hamdani juga memberikan catatan dimana Pemko juga harus memikirkan kondisi masyarakat pra sejahtera yang kini mulai kesulitan memenuhi kebutuhan harian mereka. Saat ini, banyak warga yang kehilangan mata pencarian mereka pasca kebijakan social distancing diberlakukan.

"Pertama ketersediaan pangan, karena kalau Lockdown diumumkan sampai 14 hari kedepan Pemko Pekanbaru harus punya data yang akurat masyarakat mana saja yang bisa atau dapat bantuan," kata Hamdani, Selasa (31/3/2020).

Hamdani menjelaskan penduduk Kota Pekanbaru yang mencapai 1,3 juta penduduk tersebut tidak mungkin rasanya jika keseluruhannya dapat dibantu oleh pemerintah.

"Misalnya dari 1,3 juta penduduk kita ambil 300 nya dan itulah yang berhak mendapatkan bantuan karena juga keterbatasan APBD," ujarnya.

Untuk pola penyaluran bantuan sendiri, Politisi PKS ini menuturkan hal tersebut secara keseluruhan diambil alih oleh Pemko Pekanbaru. Baik dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok ataukah pemerintah langsung memberikan bantuan langsung untuk masyarakat.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Hamdani menuturkan pihaknya akan kembali mengunjungi Pemko Pekanbaru untuk menindaklanjuti wacana dari Pemko Pekanbaru tersebut.

"Pertama akan kita minta adalah data masyarakat yang tidak mampu, pekerja informal yang menerima yang tidak cukup dan kompilasi harus bekerja di rumah yang juga harus mendapatkan bantuan," tukasnya. ** prc4

sumber: halloriau.com