FK BPD Kab Inhu Usulkan Randis Dan Bimtek, Ini Tanggapan Kabag Pemdes
Fhoto Plt Kabag Pemdes Kab Inhu, Supandi S Sos M Si
PELITARIAU, Inhu - Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK- BPD) Kab Inhu, Muzaini S Pd mengatakan diharapkan kepada Anggota dan Ketua BPD supaya merapatkan barisan untuk sepakat duduk bersama dengan Kepala Desa agar memasukan dalam APBDes TA 2020 kegiatan Bimtek dan Pengadaan Randis.
"Ada dua peluang yang membenarkan dimasukan dalam Anggaran APBDes atau melalui dana Bankeu APBD Provinsi," beber Ketua.
Lanjut Muzaini anggaran dimaksud sudah ada dukungan dari SE Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemdes, Dr Nata Irawan pada Tanggal 15 Agustus 2019 dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 471.24 / 5686 / BPD ditujukan kepada Gubernur, Bupati / Wali Kota di Seluruh Indonesia tentang Pemantapan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Ditegaskan dalam SE Dirjen Pemdes pada bagian ayat h. Memfasilitasi dukungan APBDesa sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
"Kegiatan peningkatan kapasitas BPD, pengurus LKD dan LAD dalam memahami tugas dan fungsi sehingga dapat mendukung perwujudan penyelenggaraan Dana Desa yang baik." ujar Ketua.
Menyikapi apa yang dimaksud dalam SE Direktur Jendral Pemerintahan Desa terhadap pemakaian dana desa yang merencanakan untuk pengadaan fasilitas BPD seperti untuk kegiatan Bimbingan Tehnik (Bimtek) dan pengadaan Kendaraan Dinas (Randis) sudah ada anjurannya dalam surat edaran dirjen pemdes dan sudah dibenarkan.
"Anggaran Bimtek dan Randis untuk BPD pada Tahun Anggaran APBDes 2020 supaya dianggarkan oleh pemerintahan desa melalui Dana Desa atau Dana Bankeu dari Provinsi," kata Plt Kabag Pemdes Kab Inhu, Supandi S Sos M Si ketika mendampinggi Bupati Inhu menghadiri Hut ke 5 Media Suara Aktualcom di Airmolek, Minggu (27/10/2019) kepada PelitaRiau.Com.
Sebagai Pembina BPD, Supandi berharap agar disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa untuk pengadaan Randis dan Bimtek tersebut, dia tidak bisa memastikan kapan dilaksanakan pengadaan Randis dan Bimtek tersebut itu tergantung dari kebutuhan pemerintahan desa itu sendiri.
"Adapun tujuan pengadaan Randis dan Bimtek lanjut Supandi, yaitu untuk menunjang kinerja BPD di Pemerintahan Desa," jelasnya.**(prc3)