---

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kuansing Terhadap RAPBD 2019

---

PELITARIAU, Kuansing - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau kembali melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Kamis malam (29/11/2018).

Sidang paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua 1, Sardiyono didampingi Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH MH  hadir Bupati Kuansing, Mursini beserta pejabat eselon II dan III.

Pada kesempatan ini Wakil 1 DPRD Kuansing, Sardiyono mempersilahkan Fraksi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2019.

Fraksi Golkar

Melalui juru bicara, Masran Ali
Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal, terutama penyusunan RAPBD yang harus memperhatikan Permendagri nomor 38 tahun 2018. Dalam Permendagri itu, seharusnya KUA PPAS sudah disampaikan ke DPRD pada minggu kedua Juli 2018. TAPD selalu terlambat dalam menyampaikan KUA PPAS ke DPRD.

"Saudara Bupati harus lebih tegas kepada TAPD untuk mentaati aturan ini. Sehingga, pembahasan RAPBD dan pengambilan keputusan tidak terburu-buru," ujar Masran.

Selanjutnya, terkait rencana Bupati yang merekrut 2.000 tenaga kontrak baru, Fraksi Golkar berpandangan bahwa perekrutan harus mengacu kepada kesepakatan awal, yakni hanya menambah 143 orang.

Angka 2.000 ini muncul tiba-tiba. Kami sangat kaget. Sebab, kesepakatan hanya 143 untuk guru terpencil, tenaga Satpol PP dan tenaga kesehatan," ujar Masran.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah untuk menunda pembangunan pustaka daerah. Hal itu berkaitan dengan azas kemanfaatan bangunan tersebut. "Fraksi Golkar menyarankan agar gedung pustaka dibangun dengan dana pusat,"katanya.

"Kita minta agar bangunan tiga pilar segera difungsikan, terutama pasar tradisional berbasis modern. Sehingga, tidak ada kesembrautan di tengah kota," papar Masran.

Terakhir, Golkar mengharapkan adanya penambahan mobil damkar setiap kecamatan.

Lanjut Fraksi PPP

Melalui juru bicara, Naswan
berbeda dengan Fraksi Golkar, Fraksi PPP menyatakan pembangunan gedung pustaka merupakan urusan wajib pemerintah. Daerah lain sudah lebih awal membangun gedung pustaka.
Dukungan dari Fraksi PPP atas pembangunan gedung pustaka.

"Bidang kesehatan, tidak ada acuan bagi bidan Desa. Kerjanya seperti apa, kadang siang di Desa dan malam di tempat lain. Ini juga menjadi perhatian kita," ujar Nazwan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kader posyandu.

Fraksi PPP juga setuju dengan pengangkatan 2.000 orang tenaga honorer pada tahun 2019. Mereka menilai, pemerintah sangat membutuhkan guna meningkatkan kinerja.

Lanjut Fraksi Gerinda

Melalui juru bicara, Pangestuti
Sama halnya dengan Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra juga menolak perekrutan 2.000 tenaga honor kontrak pada tahun 2019. Sebab, pengankatan 2.000 honorer di luar dari kesepakatan.

"Kami minta, pemerintah menambah penghasilan guru SD dan SMP sesuai kemampuan keuangan daerah," ujar Pangestuti.

Fraksi Gerindra juga meminta peningkatan beberapa ruas jalan di Logas Tanah Darat, Singingi dan Singingi Hilir. Perbaikan jalan tersebut dilakukan secara swakelola.

"Kami juga mengharapkan DED jembatan SKP2 dan pagar Puskesmas Sukaraja," ujar Pangestuti.

Lanjut  Fraksi PBB

Melalui juru bicara, Mutiara mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan RPJMD 2016-2021 dalam penyusunan RAPBD 2019, seperti yang dijabarkan dalam RKPD 2019.

Fraksi PBB Mutiara menyoroti terkait target PAD yang dipasang Pemda, yakni Rp87 Miliar lebih. Angka itu mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun lalu.

Kami berharap, target ini memang dioptimalkan, kata Mutiara. Dia juga menyoroti banguna sekolah yang tidak layak. Menurutnya, sarana dan prasarana pendidikan harus merata.

"Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, hendaknya merata di seluruh Kuansing," kata Mutiara.

Sedangkan untuk pembangunan gedung pustaka, Mutiara menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan kepastian anggaran dan lahan.

Lanjut  Fraksi Demokrat

Melalui juru bicara, Jefri Antoni
memberikan beberapa catatan terhadap RAPBD 2019. Ia meminta pemerintah memprioritaskan jalan penghubung antar Desa dan kecamatan yang bernilai ekonomis.

"Pemda juga harus memperhatikan pengurus masjid, imam, gharim dan bilal. Mohon dianggarkan honor mereka pada RAPBD 2019, untuk mewujudkan Kuansing yang islami," ujar Jefri Antoni.

Seperti fraksi lainnya, Demokrat juga meminta agar Pemerintah menunda pembangunan gedung pustaka. Mengingat, masih banyak bangunan yang belum dimanfaatkan.

Sebaiknya, gedung pustaka Daerah dibangun dari dana pusat. Sehingga tak membebani Daerah.
Kalau untuk tenaga honorer, rekrut sesuai kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemda, yakni 143 orang," tegas Jefri Antoni.

Lanjut Fraksi PAN

Melalui juru bicara, Maspar
Seperti halnya fraksi lain, Fraksi PAN juga tidak setuju adanya perekrutan 2.000 tenaga honorer pada tahun 2019. Sebab, kebijakan yang muncul tiba-tiba itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita sepakat penambahan sebanyak 143 orang, yang terdiri dari guru sekolah terpencil, tenaga kesehatan dan Satpol PP.

"Untuk pembangunan gedung pustaka, sebaiknya Pemerintah menunda untuk tahun berikutnya. Selayaknya, gedung itu dibangun dengan dana pusat. Sehingga meringankan beban keuangan daerah," papar Maspar.

Fraksi PAN juga mendesak agar Pemerintah segera memanfaatkan bangunan tiga pilar. Seperti Pasar Modern Berbasis Tradisional dan Kampus Uniks.

Kami juga mengharapkan agar Pemerintah memprioritaskan turap di arena pacu jalur Tepian Lubuok Sobae, tepatnya di hilir tribun finish. Kondisi tebing saat ini sangat memprihatinkan," papar Maspar.

Lanjut Fraksi PKB PLUS

Melalui juru bicara,
Musliadi  menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, Bupati harus melakukan kajian secara mendalam. Sebab, kebutuhan untuk pembangunan sangat besar.

"Kita pun menyadari bahwa prestasi pendidikan Kuansing mengalami penurunan drastis selama dua tahun terakhir. Karena itu, Bupati harus memprioritaskan program peningkatan kualitas pendidikan," ujar Musliadi

Persoalan juga banyak terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat sering mengeluhkan lamanya pembuatan KTP. Kadang tinta tak ada, kadang mesin rusak. Ini harus jadi perhatian Pemerintah, mana kewajiban pusat dan mana kewajiban Daerah.

Fraksi PKB Plus juga menolak rencana pemerintah untuk merekrut 2.000 tenaga kontrak. Sebab, sudah dua tahun berturut-turut, pengangkatan honorer diadakan, tapi tidak dilaksanakan.

"2017 kita sepakat untuk merekrut 5.300 orang, tapi tak dilaksanakan karena melanggar PP 48 dan uang tak cukup. Digaji Rp700 ribu per bulan dibilang tak manusiawi. Nah, ternyata ada juga yang direkrut dengan gaji segitu. Karena itu, dengan sangat menyesal, Fraksi PKB Plus menolak," tegas Musliadi

Untuk pembangunan gedung pustaka, Musliadi menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, pustaka yang sangat megah di provinsi juga kurang diminati masyarakat.

"Kalau sudah ada kafe tempat minum kopi, baru ramai yang datang. Itu pun bukan untuk membaca, tapi ngopi. Untuk itu, Pemerintah harus mengkaji lagi, mengingat keuangan Daerah semakin menurun," ungkap Musliadi.

Lanjut Fraksi NasDem

Melalui juru bicara, Sarjan M menyarankan agar pembangunan gedung pustaka daerah ditunda sampai keuangan daerah stabil.

Fraksi Nasdem  menyoroti dunia pendidikan Kuansing. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana sekolah serta kesejahteraan guru non PNS.

"Begitu juga dengan bidang kesehatan, pemerintah harus memperhatikan sarana prasarana, khususnya Poskesdes yang ada di desa," ujar Sarjan.
Sarjan juga menyarankan agar Bupati meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah. Terutama dalam peningkatan disiplin pegawai.

Nasdem juga sepakat dengan fraksi lain yang menolak perekrutan 2.000 orang tenaga honorer. Ia menyarankan agar pemerintah kembali ke kesepakatan awal, yakni 143 orang.

"Petani juga harus diperhatikan, terutama kolam ikan. Tolong beri mereka subsidi. Sedangkan untuk petani yang padinya gagal panen, tolong diberi bantuan benih," urai Sarjan.

Lanjut  Fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat

Melalui juru bicara, Rosi Atali mempertanyakan tingkat kedisiplinan pegawai Kuansing. Sebab, sangat sering terdengar kekisruhan yang terjadi di internal Pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik jadi terganggu.

"Kami juga memandang perlu untuk efisiensi anggaran pada perjalanan dinas dan tidak lagi memasukkan honorarium untuk pegawai pada setiap kegiatan, karena melanggar aturan," ujar Rosi.

Rosi juga meminta agar Pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan yang masih membandel mencemari lingkungan. Beri mereka efek jera, sehingga tak ada lagi perusahaan yang mencemari lingkungan.**Adv/Levis