Tokoh Kawasan Timur Kritisi Kabinet Jokowi
Menteri Kabinet Keja
PELITARIAU, Jakarta - Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak kritik, sebab dinilai mengabaikan sejumlah hal yang semula diperjuangkan. Salah satu sorotan dikemukakan tokoh kawasan Indonesia Timur.
Engelina Pattiasina yang mewakili para tokoh Indonesia Timur menyatakan Jokowi menggunakan standar ganda dalam merekrut menteri. Presiden juga dinilai mengabaikan aspek kewilayahan, profesionalisme, dan yang pokok, mengabaikan eksistensi ribuan tokoh dan pakar dari kawasan yang menyumbang kekayaan besar bagi republik.
Menurut Engelina, hasil identifikasi yang ada, dari 34 anggota kabinet yang diangkat, 29 di antaranya berasal dari kawasan barat Indonesia (Jawa dan Sumatera), utamanya 24 dari Jawa dan lima orang dari kawasan timur Indonesia (Amran Sulaeman, Saleh Husin, Yohana S. Yembise, Rahmat Gobel dan AAN Puspayoga).
Padahal, kekayaan dari Kalimantan dikeruk senilai ratusan triliun per tahun, tetapi tidak satupun putera atau puteri Kalimantan dianggap pantas berada di kabinet; 35 tahun Maluku tidak pernah diakomodir dalam kabinet; dan sekira 70 tahun anak dari Sulawesi Tenggara duduk di kabinet.
“Bahkan, dalam pemilu presiden lalu, kawasan timur memenangkan 70 persen suara untuk Jokowi-JK, sehingga sangat wajar kalau Presiden Jokowi memberikan apresiasi yang layak bagi kader-kader dari kawasan timur untuk bersama-sama dalam pemerintahan,” kata Engelina dalam keterangan persnya, Kamis, (30/10/2014).
Lebih lanjut, Engelina mengatakan, Jokowi juga tidak mempertimbangkan latar belakang wilayah dalam menentukan kabinet, dan hanya memasukan kader partai politik pendukung dalam kabinet.
"Artinya, kalau benar mengutamakan profesionalisme, maka Presiden juga harus mengabaikan kader partai politik," tegasnya.
Dia meminta, Jokowi mempertimbangkan dasar kebangsaan menjadi rujukan dalam menyusun komposisi kabinet. Sebab, Engelian menilai Presiden Jokowi mengabaikan prinsip dan nilai dasar kebangsaan.
"Presiden tidak bijak dan arif dalam menggunakan hak prerogatif, sehingga tidak memperlihatkan sikap sebagai negarawan. Untuk itu, kami kecewa dan tidak percaya Presiden akan mampu menjaga dan mempertahankan prinsip dasar kebangsaan," paparnya.
Kemudian, Presiden Jokowi juga belum menunjukkan kemampuan dalam mengelola kemenangan, sehingga bibit persaingan dalam Pilpres masih terus berlanjut.
"Ketidakmahiran dalam mengelola kemenangan ini melahirkan semangat golongan, sehingga eksekutif dikuasai satu golongan dan satu kawasan; sementara parlemen dikuasai satu golongan lain (Koalisi Merah Putih)," terang Engelina.
Sementara, tokoh dari Kawanua, Web Warraow menyatakan, kondisi saat ini sangat krisis, sebab Presiden jelas-jelas mengabaikan kawasan Timur Indonesia. Semestinya, saham yang besar dari kawasan timur diimbangi dengan komposisi para menteri dari Timur juga.
“Apa salahnya kita yang cinta NKRI ini kita ganti orang-orang yang memerintah ini dengan tokoh-tokoh dari kawasan timur,” pungkasnya sebagaimana dilansir okezone
Editorial: Rio Ahmad