Inspektorat Provinsi Turun Ke Kuansing, Periksa APBD Murni 2017, DPRD Atau Bupati Yang Salah?

Kamis, 06 April 2017

ilustrasi

PELITARIAU, Pekanbaru - Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA, telah bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi Drs H Mursini MSi, untuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuansing yang belum juga disahkan hingga bulan April 2017.

Dari hasil pertemuan tersebut, Gubri menjelaskan, keterlambatan pengesahan APBD Kuansing karena ada perbedaan persepsi antara anggota DPRD Kuansing dengan Pemkab Kuansing, sehingga kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat.

"Untuk persoalan pastinya silahkan langsung ke Bupati nya saja, tapi masalahnya ini karena beda mengartikan, itu saja," kata Gubri, Senin malam (3/4/2017) yang lalu.

Untuk menyelesaikan persoalan antara DPRD dan Pemkab Kuansing, Gubri mengaku akan mengirimkan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, untuk mempertemukan antara kedua belah pihak tersebut guna menyelesaikan agar APBD Kaunsing segera di sahkan.

"Kita akan menurunkan Inspektorat dengan BPKAD untuk membantu Pemkab Kuansing menyelesaikan APBD murni 2017 nya," ungkap Gubri.

Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan bagi Kuansing, Gubri mengatakan Bupati Kuansing H Mursini, masih akan berusaha untuk meyakinkan DPRD agar secara bersama mempercepat pengesahan APBD tersebut.

"Pak Bupati nya masih terus berusaha untuk meyakinkan DPRD nya, jadi kita tunggu saja dulu, dan kita tetap ikut membantunya," tutup Gubri.

Sebagaimana diketahui, keterlambatan pengesahan APBD Kuansing ini akibat tidak sejalannya DPRD Kuansing dengan Pemkab Kuansing. Sehinga menyebabkan kedua belah pihak tetap bertahan untuk tidak mengesahkan APBD Murni Kabupaten Kuansing tahun 2017 ini.

Turunya inspektorat dan BPKAD Provinsi Riau ke Kabupaten Kuansing akan melakukan pemeriksaan atas keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD Kuansing 2017, hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPKAD akan terlihat kesalahan apakah berada di DPRD atau di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Bupati Kuansing. **Kasmalinda