Bupati Irwan Singgung Jumlah Ideal Pegawai Honorer Meranti Berkisar Angka 1000an Saja

Senin, 16 Januari 2017

Bupati kabupaten Kepulauan Meranti H Drs Irwan Nasir Msi

PELITARIAU, Meranti- Untuk membayar gaji pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 4000-an, Pemda Meranti menghabiskan anggaran kurang lebih 75 Miliar pertahun, angka tersebut tentunya sangat vantastis bagi kabupaten termuda di provinsi Riau ini. 

 

Bupati kabupaten Kepulauan Meranti saat di konfirmasi awak media usai penyerahan DPA-SKPD dan DPA - PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017 Jum'at (13/1/17) lalu sempat menyinggung jumlah ideal pegawai Honorer dilingkungan Pemda Meranti yang berkisar di angka 1000-an saja.

 

"Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang harus ya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor," ungkapnya.

 

Diakui Bupati, dulu awal Kabupaten Meranti terbentuk, dalam rangka mencibtakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Kabupaten Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai Honor. Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tak jelas, jumlah Honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali.

 

Untuk mengantisipasi masalah Honorer tak jelas itu, Bupati meminta Kepala SKPD untuk mengevaluasi dan mendata kembali pegawai Honornya.

 

"Harusnya proses rekruitmen Honorer itu harus jelas, saya minta Kepala SKPD untuk mendata kembali semua pegawai Honorer, jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuagan daerah," terang Bupati.

 

Langkah itu menurutnya harus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah. Tapi ditegaskan Bupati, Pemerintah Kabupaten Meranti tidak akan mengambil kebijakan seperti Kabupaten lain, dimana akibat melemahnya kemampuan keuangan daerah terpaksa memberhentikan pegawai Honorernya secara masal.***ek