Akhir Nopember, Pemkab Meranti Mutasi Enam Pejabat Eselon II

Rabu, 30 November 2016

Pelantikan pejabat eselon II Meranti

PELITARIAU, Meranti – Akhir Nopember ataupun sebulan sebelum berakhirnya tahun 2016, Pemkab Kepulauan Meranti melalukan mutasi terhadap enam pejabat eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat ini dilakukan Wakil Bupati Drs H Said Hasyim di aula Kantor Bupati, Rabu (30/11) sore.

Pejabat eselon II yang dilantik pada dasarnya hanya rotasi jabatan namun masih tetap pada gerbong eselon II untuk mengisi jabatan sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) lama Pemkab Kepulauan Meranti, hingga akhir tahun anggaran 2016 ini.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Drs M Arif MN sebelumnya Kadis Dikbud menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Syamsuar Ramli SE sebelumnya Kepala Dinas Perindagkop UKM menjadi Kepala BPMPPT, H Herman SE MT sebelumnya Kadis Tamben menjadi Kadis Perindagkop UKM.

Kemudian Hariadi SST MT sebelumnya Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Kadis Pekerjaan Umum, Ir H Ardhahni MT sebelumnya Kadis Pekerjaan Umum menjadi Kadis Pertambangan dan Energi dan Hendra Putra SIp MSi sebelumnya Kepala BPMPPT menjadi Kadis Hubkominfo.

Dalam pengumuman sempat disampaikan satu nama lagi pejabat yang akan dilantik yakni Drs H Ishak Izrai, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Nama yang bersangkutan diumumkan mengisi posisi staf ahli bidang pembangunan, namun Ishak sendiri tidak terlihat hadir mengikuti prosesi pelantikan.

Pengambilan sumpah jabatan langsung dipimpin Wabup Said Hasyim. Hampir seluruh Kepala SKPD menyaksikan pelantikan tersebut diantaranya Plt Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs H Tengku Akhrial, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Drs Revirianto.

"Pejabat yang dilantik agar segera menjalankan tugasnya mengingat saat ini sudah di ujung tahun anggaran. Pelantikan dan mutasi ini biasa dalam sebuah organisasi," tegas Wabup Said Hasyim.

Wabup juga menegaskan bahwa mutasi tersebut didasari pada kepentingan organisasi. Selain itu juga untuk penyegaran. Namun yang paling penting bagaimana SKPD bisa berjalan lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan.

"Terlebih kita juga sudah memulai pembahasan RAPBD 2017. Saya ingatkan seluruh Kepala SKPD agar aktif dan responsif membuat perencanaan pembangunan yang benar-benar menyentuh dan bermanfaat luas bagi masyarakat," tegas dia. (r 10/prc/mro)