PELITARIAU, Pasirpengaraian - Beberapa waktu belakangan, harga karet di Rokan Hulu sudah berada di bawah Rp 5 ribu perkilogram, padahal pada 2013 lalu, harganya sempat menyentuh Rp 10-12 ribu perkilogram. Jadi anjloknya sudah lebih 50 persen.
Kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam bulan terakhir. Praktis membuat resah masyarakat petani. Sebab mayoritas masyarakat Rokan Hulu, masih menjadikan perkebunan karet tumpuan ekonomi mereka, disamping juga berkebun sawit.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Rokan Hulu, Kelmi Amri SH mengaku sudah sempat melacak kebenaran keluhan para petani tersebut dan terbukti di tingkat petani harga karet di Rokan Hulu kini sudah berada di bawah Rp 5 ribu perkilogram.
"Saya jelas miris mendengarnya dan sangat khawatir sekali," ujar Kelmi, Senin (13/10).
Kondisi ini berbanding terbalik di sektor perkebuan sawit, yang kini harganya terus beranjak naik. "Ada apa ini? Saya melihat ada sesuatu yang janggal dan patut untuk ditelusuri persoalannya," ujar Kelmi yang juga ketua Fraksi Demokrat Rokan Hulu ini.
Ia sadar betul keresahan para petani karet tersebut, karena beberapa waktu belakangan, kebutuhan pokok mulai beranjak naik, menyusul akan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Itu artinya kebutuhan sudah tidak lagi sebanding dengan pendapatan.
Untuk itu ia minta pemerintah menjelaskan apa penyebab lesunya harga karet tersebut dan mencari jalan keluarnya, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Lalu sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung. Kasian kita kepada para petani yang menumpukan kehidupannya dari karet.
"Apakah ini memang ada permainan pabrik atau tengkulak. Ini yang mesti diuraikan dan diperjelas kepada masyarakat. Sebab mayoritas seluruh kecematan di Rokan Hulu masih mengandalkan sektor perkebunan karet, di samping sawit, seperti Kecamatan Rambah, Rokan IV Koto, Tambusai Utara, Tambusai, Kepenihan, Rambah Samo dan Kepenuhan Hulu," bebernya.
Ia juga akan minta kepada anggota dewan yang membidangi sektor ekonomi untuk segera melakukan langkah-langkah, termasuk di antaranya memanggil dinas terkait (jika memang dibutuhkan) untuk mencari jalan keluarnya.
Sebagaimana dilansir goriau.com.
"Saya yakin, kawan-kawan di komisi II ini sangat peduli terhadap hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dengan satker terkait. Semoga ada jalan keluar terbaik," harapnya. (PR-cr.ram)
Editorial : Ramdana Yudha