PELITARIAU, Meranti– Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengeluhkan
minimnya alokasi APBN dan APBD provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini. Akibatnya, sebagian besar anggaran daerah tersedot untuk pembangunan jalan yang mencapai Rp 300 miliar per tahun.
"Tiap tahun kita mengalokasikan Rp 230 miliar untuk bangun jalan. Ditambah alokasi dana ke desa-desa yang kita berikan dimana sekitar Rp 70 miliar dana desa itu juga dialokasikan untuk membangun jalan," papar Irwa.
"Jadi, sekitar Rp 300 miliar anggaran tersedot untuk membangun jalan setiap tahun," tambahnya.
Menurutnya beban membangun infrastruktur jalan tersebut sangat berat mengingat medan yang dibangun berbeda dengan daerah daratan. Irwan pun berharap Pemprov Riau menaikan status sejumlah jalan di daerah ini dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan nasional.
"Kita tidak banyak dapat anggaran pembangunan jalan dari pusat dan provinsi, karena tidak ada satu pun status jalan di daerah kita ini berstatus jalan nasional dan jalan provinsi. Akibatnya kita terpaksa membangun dengan dana sendiri," urainya.
Padahal sambung Irwan, jalan poros antarkecamatan seharusnya menjadi
tanggungjawab provinsi. Sedangkan jalan poros antarkabupaten dan jalan kabupaten ke provinsi menjadi jalan nasional. Selanjutnya jalan antardesa menjadi tanggungjawab kabupaten.
"Kita sudah usulkan ada jalan-jalan di daerah kita ingi jadi jalan nasional dan jalan provinsi. Infrastruktur jalan ini sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kesulitan akses jalan berakibat ekonomi biaya tinggi," tegas dia.
Saat ini sekitar 10 ruas jalan sudah diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Diantara ruas jalan yang diusulkan tersebut adalah ruas jalan Mengkikip-Kampungbalak dan Kampungbalak Selatpanjang. Tota panjangnya mencapai 339 kilometer.***