PELITARIAU,ROHIL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sangat disayangkan sikap Pemerintah Daerah Rokan Hilir, melalui Dinas terkait telah menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ke tiga.
"Jika memang betul pengelola parkir tersebut seharusnya transparasi, jagan ada ditutupi sehingga masyarakat Bagan Batu itu mengetahui,"Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs Syafruddin MM, saat dikonfirmasi wartawan Pelitariau.com, jum,at (22/4).
Kata Syafruddin, saya memiliki bukti dari temuan yang didapatnya dilapangan.Praktik tersebut berada dekat kota Baganbatu, dan pengelolaan parkir itu dikelola oleh pihak ke tiga. Ini tidak sesuai lagi dengan peraturan daerah yang berlaku. Ia sangat menyayangkan langkah dinas terkait yang mengambil keputusan tersebut.
Lanjut politisi Partai PKB ini, kalau itu yang terus dilakukannya, nanti akan menjadi miss komunikasi antar masyarakat. Berhubung praktik pengutipan uang parkir menggantungkan kehidupan masyarakat yang bergantungkan hidup ekonomi keluarganya dari kutipan parkir.
"Yang menjadi kekuatiran kita jika terjadi bentrok kepentingan antar kelompok ditengah-tengah masyarakat, karena adanya cemburu sosial. "Kita bisa bayangkan ya, bakal terjadi kesenjangan diantara masyarakat karena ada kelompok lain yang diberi tugas untuk mengelola parkir, bisa saja nanti terjadi bentrok fisik,"Terangnya.
Menurut Syarifuddin agar tidak ada praktik ilegal pengelolaan parkir. Dinas terkait yang sudah ditugaskan untuk mengelola parkir dengan baik, serta mengesak untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir sendiri.
"Itulah gunanya Perda, jika memang ada langkah menyerahkan kepada pihak ke tiga harus dilakukan komunikasin dan koordinasi dahulu. Kan nanti ada timbang saran, jika memang cocok kenapa tidak dan jika dirasa mendatangkan kerugian lebih baik tidak dilaksanakan,"Ujarnya.***Jr