PELITARIAU, Jakarta Paripurna RUU Pilkada berakhir dengan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR memilih pilkada lewat DPRD.
Mekanisme voting, anggota dewan diberikan dua opsi, pertama pilkada langsung dipilih rakyat dan opsi kedua dipilih lewat DPRD.
Setiap fraksi diminta mengajukan satu saksi. Anggota dewan diminta berdiri sesuai pilihan.
Berikut ini hasil voting pilkada langsung vs pilkada DPRD yang digelar di ruang sidang paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari:
Fraksi Demokrat: 6 (langsung) dan 0 (DPRD). Meski walk out dari ruang sidang tapi pimpinan sidang tetap memberikan hak suara bagi anggota Fraksi Demokrat.
Golkar: 11 (langsung) dan 73 (DPRD)
PDIP: 88 (langsung) dan 0 (DPRD)
PKS: 0 (langsung) dan 55 (DPRD)
PAN: 0 (langsung) dan 44 (DPRD)
PPP: 0 (langsung) dan 32 (DPRD)
PKB: 20 (langsung) dan 0 (DPRD)
Gerindra: 0 (langsung) dan 22 (DPRD)
Hanura: 10 (langsung) dan 0 (DPRD)
Total: ada 135 anggota dewan yang menginginkan pilkada langsung dipilih rakyat. Sedangkan yang setuju pilkada lewat DPRD ada 226. Tidak ada anggota dewan yang abstain.
"Dengan demikian memutuskan untuk substansi ini pemilihan lewat DPRD," kata pimpinan sidang Priyo Budi Santoso. Semua anggota dewan menyetujui hasil voting tersebut.
Dalam pembahasan RUU tersebut Fraksi Demokrat sangat menentukan arah apakah pilkada dipilih langsung rakyat atau kembali dipilih DPRD, karena suaranya sangat potensial untuk voting. Nyatanya, Demokrat memilih walk out dari ruang sidang.
Ada lima anggota Fraksi Demokrat yang tetap bertahan di ruang sidang, salah satunya Gede Pasek Suardika. Politikus Demokrat asal Bali itu meminta PDIP tidak sakit hati ditinggal Demokrat. Menurut dia, Demokrat juga punya pengalaman ditinggal walk out PDIP.
"Sebagai partai baru, Demokrat mengikuti seniornya (PDIP) hal yang wajar, bagaimana sakit hatinya kalau ditinggal walk out. Ke depannya lebih memilih perasaan sahabat yang lain," kata Gede Pasek disambut tawa anggota dewan, sebagaimana yang dilansir okezone.com
Partai Demokrat memutuskan walk out lantaran 10 opsi perbaikan pilkada langsung tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.
Dalam forum lobi fraksi partai politik di parlemen menolak usulan tersebut walau terjadi perubahan sikap ketika di paripurna di mana PDIP, Hanura, dan PKB justru menyatakan mendukung opsi tersebut
Pembahasan RUU Pilkada dalam paripurna DPR ricuh. Kejadian bermula saat 10 opsi yang ditawarkan Partai Demokrat agar bisa dimasukkan dalam RUU.
Namun, berhubung dalam forum lobi pimpinan fraksi, usulan partai berlambang bintang mercy ini ditolak, maka opsi tersebut baiknya tidak lagi diperdebatkan dalam paripurna.
Tetapi, Demokrat di paripurna kembali menyampaikan poin-poin usulannya yang di antaranya calon kepala daerah harus dilakukan uji publik, perbaikan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, pelarangan kampanye hitam dan fitnah, serta lainnya.
Usulan Demokrat ini pun mendapat dukungan dari PDIP, PKB, dan Hanura, padahal sebelumnya ketiga partai ini menolak opsi Demokrat di forum lobi. Alhasil, perdebatan terjadi dalam paripurna.
Partai pendukung Pilkada tak langsung pun menegaskan agar hasil forum lobi tidak perlu lagi diperdebatkan di ruang paripurna.
Kemudian, dalam rapat yang masih berlangsung hingga sekira pukul 00.00 WIB ini, Priyo Budi Santoso selaku pimpinan rapat justru mengetuk palu, dan mementahkan usulan Demokrat. "Kita tetapkan dua opsi, Pilkada langsung atau Pilkada dipilih DPRD. Tok!" kata Priyo.
Sontak, ketuk palu pimpinan paripurna mendapat hujan protes dari sejumlah partai politik pendukung pilkada langsung, seperti PDIP, Hanura, dan PKB.
Politikus PDIP, Aria Bima langsung berteriak dengan meminta ketuk palu yang dilakukan pimpinan paripurna agar segera dicabut. "Cabut..saya minta dicabut dulu ketua ketuk palunya," teriak Aria.
Teriakan Aria pun disambut sejumlah rekan partai di koalisi PDIP yang juga meminta pencabutan ketuk palu tersebut. Di sisi lain, partai pendukung pilkada tak langsung, meminta paripurna dilanjutkan. "Lanjut ketua," ujar salah seorang anggota rapat paripurna.
Politikus PDIP, Aria Bima maju menuju meja pimpinan paripurna, disusul sejumlah politisi PDIP lainnya, seperti Maruarar Sirait. Kericuhan semakin memanas di depan meja pimpinan paripurna.
Politisi lainnya pun ikut maju. Terlihat politikus PPP, Ahmad Yani meminta politisi yang merangsek ke meja pimpinan untuk kembali ke meja masing-masing.
Priyo tak mengindahkan protes Aria Bima Cs dan akhirnya memutuskan menskors paripurna. "Rapat saya skors," ujarnya. Rapat paripurna pun kembali dilanjutkan ke forum lobi.
Editorial: Rio Ahmad