PELITARIAU, Pekanbaru- Ketua DPD RI Irman Gusman serta rombongan menggelar rakor dengan bertemakan sinkronisasi aspirasi daerah di Kota Pekanbaru Riau (16/11) kemarin yang di gelar di Grand Balroom Aryaduta Hotel Pekanbaru. Dengan diadakannya rakor ini guna menjadikan Tanjung Buton sebagai pusat pertumbuhan ekonomi indonesia yang ada di Provinsi Riau.
Menurutnya, kawasan Tanjung Buton sangat cocok dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ada di Riau. Mengenai masalah yang berbenturan dengan infrastruktur atau anggaran akan dipercepat.
"Kita sepakat menjadikan Tanjung Buton sebagai pusat perekonomian. Kawasan ini memang strategis," ungkap Ketua DPD RI Irman Gusman, Senin (16/11) kemarin di Aryaduta Hotel Pekanbaru.
Bersamaan dengan ini, DPD RI, Kemenhub serta pihak terkait lainnya siap akan memberikan solusi bagaimana RTRW Provinsi Riau ini dapat lebih dipercepat, demi mewujudkan kawasan ekonomi industri Buton sebagai pusat perekonomian di Riau.
Dalam hal ini satu-satunya Alasan pemerintah jadikan Tanjung Buton sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu daerah yang masuk dalam poros maritim di indonesia. Hal ini juga sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Anda bisa bayangkan kalau lima ribu hektar bisa diwujudkan, jika 1 hektar itu ada 100 tenaga kerja, maka jika dikalkulasikan akan ada 500 ribu yang bekerja di sana," ungkapnya ketua DPD ini.
Saat dijumpai pelitariau.com usai acara Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah menyampaikan kepada DPD RI soal ketertinggalan daerah Riau bagian pesisir ini. Menurut Andi Rachman, ini perlu juga dukungan dari DPD RI.
"Jadi Riau itu terbagi kepada dua kawasan, satu kawasan masuk dalam Riau daratan dan kawasan Riau bagian pesisir. Bagian pesisir ini jauh tertinggal bila dibandingkan daerah Riau bagian daratan, terutama bidang pembangunan," ujar Plt Gubri.
Sebelumnya Andi Rachman juga menjelaskan dalam Rakor, jika daerah Riau bagian peisir itu sangat rawan baik dari segi keamanan maupun masuknya peredaran barang ilegal yang masuk dari negara tetangga.***osp