PELITARIAU,BAGANSIAPIAPI- Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informasi (Dishubkominfo) Rokan Hilir (Rohil) nampaknya tutup mata. Pasalnya, kondisi tiang penyangga pelataran pelabuhan Baru Bagansiapiapi telah mengalami patah.
Jumaris (50) warga Bagansiapiapi beranggapan, hal itu tentunya sangat menghawatirkan dengan kondisi yang tidak stabil bisa dipastikan kapan saja pelabuhan itu bisa ambruk. dalam hal ini Dishubkominfo diminta cepat bertindak jika tidak bisa dipastikan sesuatu hal yang tidak idinginkan pasti terjadi.
"Kita minta kepada Pemda cepat lah untk memperbaikinya, kalau cepat bertindak melalui dishubkoinfo saya yakin ini bisa roboh,"kata Jumaris,Selasa (20/10).
Hal senada disampikan Ikam (56), kata dia pelabuan tersebut merupakan salah satu tempat transit Masyarakat saat menggunakan jasa angkutan laut, tak jarang setiap hari ada saja alur pulang pergi masyarakat menggunakan jalur laut. Jadi sudah tentu fungsi pelabuhan sangat dibutuhkan.
"Kalau tak ada pelabuhan bagaimana aktifitas masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut, semantara semua kita sudah tau minimal setiap hari pasti ada arus pulang pergi masyarakat antar pulau dari Pelauhan Bagansiapiapi ini, kalau dibiarkan rusak dan roboh sangat merugikan masyarakat, kita minta kepada pihak Dishubkoinfo agar cepat tanggap dan memperbaiki agar tidak lebih parah lagi rusaknya pelabuhan ini,"ucap
Terpisah, Dishubkoinfo Rohil beberapa waktu diketahui pernah mendapat intruksi langsung dari Bupati Rohil H Suyatno untuk memperbaiki kondisi pelabuhan baru yang patah tiang itu, tapi kenyataanya sampai saat Pelabuhan tersebut masih dibiarkan dengan kondisi tidak terpelihara.
"Kemaren waktu Pak Bupati meninjau kapal bantuan untuk Danlanan,beliau melihat kondisi patah tiang pelabuhan itu dan dia langsung minta kepada pihak Dishub untuk segera memperbaiki tapi nampaknya sekarang masih dalam kondisi yang sama bahkan makin rusak"kata Kabag Humas Rohil Hermanto.
Dalam hal ini sangat disayangkan Pihak Dishubkoinfo yang seakan tidak memperdulikan intruksi pimpinan sendiri, sehingga menimbulkan efek negatif kepada masyarakat terkait kinerja Kepala daerah apalagi saat ini sedang masuk masa pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang, pungkasnya.***Jr