PELITARIAU, Selatpanjang – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan meranti mengundang perhatian semua pihak, ada dugaan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Pengawasan BBM bersubsidi dilakukan hingga pedagang Agen Penyalur Minyak dan Soslar (APMS) hingga ke pengencer kecil.
Seperti yang dikatakan Ruslan, Ormas yang dirangkul Polisi dalam melakukan pengawasan BBM Bersubsidi terhadap APMS di Kepulauan Meranti menjelaskan, kalau setiap pengencer BBM Bersubsidi harus mendapatkan rekomendasi dari Polisi, Camat setempat serta ormas yang sudah di rangkul oleh Polisi dalam melakukan pengawasan BBM.
"Kita aktif melakukan pengawasan terhadap APMS di wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang Persisirbarat, Rekom berjulan BBM bersubsidi dikeluarkan juga oleh Ormas pengawas APMS juga sudah di ketahui oleh pemerintah daerah," jelas Ruslan kepada pelitariau.com Sabu (27/6) di Selatpanjang.
Rekomendasi bersama antara Ormas pengawas LSM dalam hal ini adalah Gerakan anti narkotika (Geranat) Polisi wilayah Kecamatan Polsek setempat, dan rekomendasi Camat. Pengecer harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas BBM bersubsidi ini dikarenakan adanya indikasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengecer BBM yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengakibatkan persoalan.
Selanjutnya, rekonedasi dari Polisi, Camat serta Ormas pengawas BBM di tingkat AMPS bisa dibawa oleh pengecer ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (DisperindagkopUKM) untuk mendapatkan rekomendasi pengenceran BBM Bersubsidi.
“Kita mengharapkan, bukan hanya dua Kecamatan di Kepulauan Meranti yang bisa tertib penyaluran BBM bersubsidi, namun di seluruh Kecamatan di kepulauan Meranti bisa tertib dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Kita minta penegak hukum secara maksimal menindak hasil temuan kita dilapangan dalam penyaluran penyelewengan BBM bersubsidi," harapnya.***Dni