PELITARIAU, Meranti - Ikatan Pelajar Mahasiswa Selatpanjang (IPMS) menyoroti keterlambatan pembayaran gaji pegawai outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang hingga awal April 2026 belum dibayarkan.
Ketua IPMS menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar pekerja. Ia meminta pihak perusahaan penyedia jasa (vendor) segera memberikan kejelasan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak boleh ada pembiaran. Vendor harus transparan dan bertanggung jawab atas keterlambatan ini,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji mencerminkan lemahnya komitmen dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar perusahaan menjalankan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
IPMS turut mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengambil langkah tegas dan memastikan hak-hak pekerja outsourcing terpenuhi.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak vendor terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji tersebut.**rls