Oleh : Ferry Anthony
Menjelang penghujung tahun, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit berupa bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya tidak hanya menyisakan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi yang mendalam bagi seluruh elemen bangsa.
Peristiwa ini seharusnya tidak semata dipahami sebagai fenomena alam yang berulang, melainkan sebagai momentum introspeksi kolektif terhadap relasi manusia dengan lingkungan, tata kelola pembangunan, serta kualitas solidaritas sosial kita sebagai bangsa.
Secara geografis, Indonesia termasuk Pulau Sumatera memang berada pada kawasan rawan bencana. Namun, meningkatnya intensitas dan dampak bencana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya faktor non-alam yang signifikan.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta lemahnya penegakan regulasi lingkungan telah memperbesar kerentanan wilayah terhadap bencana. Dalam konteks ini, bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai takdir semata, melainkan juga sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan dan perilaku manusia.
Akhir tahun merupakan fase reflektif, saat individu dan masyarakat lazim melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilalui. Bencana alam di Sumatera seharusnya menjadi cermin bagi kita untuk menilai kembali paradigma pembangunan yang selama ini dianut.
Orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Padahal, pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menciptakan biaya sosial dan ekologis yang jauh lebih besar di masa depan.
Di sisi lain, bencana juga menguji kualitas solidaritas sosial dan empati kebangsaan. Respons masyarakat yang ditunjukkan melalui bantuan kemanusiaan, relawan, dan dukungan moral patut diapresiasi sebagai modal sosial yang berharga. Namun demikian, solidaritas tidak boleh berhenti pada fase darurat semata. Empati yang sejati harus diwujudkan dalam komitmen jangka panjang untuk mendorong kebijakan publik yang berpihak pada mitigasi bencana, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dari perspektif akademik dan kebijakan publik, introspeksi akhir tahun ini menuntut adanya pergeseran pendekatan dari reaktif menuju preventif. Mitigasi bencana harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Edukasi kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Tanpa langkah-langkah struktural yang konsisten, siklus bencana dan penderitaan hanya akan terus berulang.
Lebih jauh, bencana alam di Sumatera juga menyadarkan kita akan dimensi etis dalam relasi manusia dan alam. Alam bukanlah objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan sistem kehidupan yang saling terhubung dengan keberlangsungan manusia itu sendiri. Perspektif etika lingkungan perlu ditanamkan tidak hanya dalam wacana akademik, tetapi juga dalam praktik sehari-hari, mulai dari pengambilan kebijakan hingga perilaku individu.
Pada akhirnya, bencana alam yang terjadi di penghujung tahun ini hendaknya dimaknai sebagai peringatan sekaligus pelajaran. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, merefleksikan arah perjalanan bangsa, dan menata ulang komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Introspeksi tanpa tindakan hanya akan menjadi wacana kosong. Oleh karena itu, memasuki tahun yang baru, sudah sepatutnya refleksi ini diterjemahkan menjadi langkah nyata demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh, beradab, dan harmonis dengan alam.
Ferry Anthony Aktivis Sosial