PELITARIAU, Pekanbaru - Dalam rangka mendapatkan masukan terkait evaluasi dan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bagunan (HGB), dan Hak Pengelolaan (HPL) di Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Komisi II DPR RI di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (13/9/21).
Gubri menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut baik kunjungan dari Komisi II DPR RI dengan harapan kunjungan tersebut dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan tata kelola kehutanan, perkebunan dan sumber daya alam di Provinsi Riau.
Menurut data BPS tahun 2020, terang Gubri, Provinsi Riau memiliki luas wilayah 8,98 juta hektare, dengan jumlah penduduk 6,39 juta jiwa terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditi pertanian, serta perikanan dan kelautan.
"Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur," sebutnya.
Syamsuar menambahkan, tidak bisa dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan sektor unggulan, karena luas dan nilai ekspornya yang besar.
Produksi CPO Riau tahun 2019 sebesar 7,73 Juta Ton sedangkan pada tahun 2020 kemungkinan dikarenakan pengaruh pandemi ekspor CPO dan turunannya menurun menjadi 4,66 juta ton dengan nilai sekitar 2,29 Miliar USD atau setara dengan 31,94 triliun rupiah.
Orang nomor satu di Riau ini berharap melalui Kunker Komisi II DPR RI, permasalahan HGU, HGB dan HPL di Provinsi Riau dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau.
"Terima kasih atas kunjungan ke Riau, dengan perbaikan data dan pengurusan HGU semoga mengantar rakyat Riau hidup sejahtera," tutupnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Forkopimda Riau, Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemprov Riau dan tamu undangan lainnya. **Prc7