PELITARIAU, Meranti - Turap Pelabuhan Camat Selatpanjang ambruk untuk yang kelima kalinya pada Jum'at (5/2/2021) lalu.
Robohnya jembatan panjang yang dibangun pada zaman Bengkalis itu, disinyalir karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena turap itu dialihfungsikan penggunaannya menjadi tempat sandaran kapal dan aktifitas bongkar muat barang.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara Lubis mengatakan, agar dinas terkait segera menghentikan aktifitas di pelabuhan tersebut. Menurutnya jangan menunggu ada korban jiwa dulu baru dilakukan penghentian.
"Saya minta aktifitas di sana segera dihentikan, jembatan itu sudah rapuh dan dikhawatirkan akan menelan korban jiwa. Pemerintah jangan diam saja melihat kondisi seperti ini, apakah nunggu ada korban jiwa baru dihentikan aktifitas disitu dan baru sadar semuanya. Kita berharap jangan sampai ada korban jiwa baru itu dihentikan," kata Dedi Lubis, Ahad (7/2/2021).
Dikatakan Dedi, ia menyadari kondisi ini seperti memakan buah Simalakama, walaupun kondisi jembatan mengancam nyawa, namun di sana pula sebagian masyarakat mencari nafkah dengan menjadi buruh bongkar muat.
"Memang disitu ada plus minusnya, salah satunya disitu kebutuhan masyarakat mencari nafkah yang menjadi buruh bongkar muat tapi disatu sisi keselamatan harus diutamakan," ungkap Dedi.
Jika memang tidak bisa lagi dilakukan perbaikan, jangan dipaksakan untuk terus dilakukan aktifitas disana. Untuk itu, pihaknya berharap kepada dinas terkait agar bisa melihat situasi dan kondisi di lapangan dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
"Jika harus dibangun jembatan yang baru pastinya ini menyangkut soal anggaran. Kita akan segera memanggil dinas terkait untuk dicarikan solusi yang tepat dan anggota dewan lainnya jangan tutup mata soal ini," pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Dr H Aready mengatakan sejak roboh yang ketiga kalinya pada Juli 2019 pihaknya sudah menutup akses dan operasional di jembatan tersebut, namun seakan tidak bisa dilarang, aktifitas disana muncul kembali.
"Kita sudah beberapa kali mengimbau dan melarang aktifitas disana, bahkan kita juga sudah menghentikan pungutan retribusinya," kata Aready.
Dikatakan, berdasarkan pengamatan pihaknya bahwa kontruksi turap tersebut memang sudah tidak layak dan tidak aman untuk dijadikan sebagai tempat bongkar muat, sehingga tempat bongkar muat barang dialihkan ke tempat lain.
"Berdasarkan hasil evaluasi visual kita kontruksinya memang sudah tidak layak lagi dan dikhawatirkan roboh dan bisa menyebabkan korban jiwa. Waktu itu memang kita arahkan bongkar muat ke pelabuhan lain seperti Pelindo, Polairud, Posal dan pelabuhan Perikanan.Tetapi didalam prakteknya tidak bisa tertampung juga, sementara kebutuhan pokok kita kan sangat banyak, suplai logistik kita dari situ jadi mau tak mau kita pakai juga," ungkap Aready.
Untuk alternatif lainnya, Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas Perhubungan juga telah menggesa KSOP untuk menyegerakan pembangunan pelabuhan di Dorak.
"Kita juga sudah minta ke KSOP untuk menyegerakan pembangunan pelabuhan di Dorak untuk bongkar muat. Disatu sisi kita melarang, namun disisi lain kita tak punya alternatif, semua pelabuhan yang kita tunjuk juga sudah padat dan operator kapal tidak menunggu terlalu lama," kata Arready.
Walaupun terkesan membiarkan karena tidak memiliki alternatif, petugas Dinas Perhubungan juga tetap ditugaskan untuk memantau kondisi pelabuhan tersebut.
"Diibaratkan kalau kita tanggapi sama dengan membuka baju di dada. Mau tak mau dengan kerelaan hati dan tutup mata kita biarkan saja dulu. Yang penting petugas kita standby disana dan memantau jika ada gambaran akan roboh," katanya lagi. **