PELITARIAU, Bengkalis - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis dan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin, 7 Desember 2020 di Kantor Disdukcapil Jalan Pertanian Bengkalis.
Adapun MoU yang dilaksanakan tentang penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Elektronik (KTP-el) Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
MoU dilaksanakan langsung oleh Kepala Disdukcapil Ismail dan Kalaksa BPBD Tajul Mudarris.
"Kami mengucapkan terima kasih atas MoU yang dilaksanakan, ini sangat bermanfaat bagi kami untuk dalam hal pendataan," kata Kalaksa BPBD.
Tajul Mudarris mengatakan bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana langsung dapat diakses dengan cepat sehingga tidak perlu untuk terjun ke lapangan.
"Ini merupakan langkah maju kedepan sehingga identitas masyarakat dapat diketahui untuk mengakses data kependudukan yang bisa dimanfaatkan," tutur Tajul.
Sementara itu Kadisdukcapil Ismail berkaitan dengan pelayanan publik yang alokasi anggaran, perencanaan pembangunan pusat atau pemerintah daerah harus menggunakan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan.
"Kedepan semua rujukan harus menggunakan NIK apalagi instansi pelayanan nya langsung memantau masyarakat, BPBD juga akan memberikan bantuan kepada penduduk bahwa yang dipastikan itu tepat," kata Ismail.
Selanjutnya Ismail menambahkan kedepan nanti akan memberikan basis data teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga nanti bisa dimutakhirkan data penduduk yang bisa masuk ke data GIS.
"Potensi bencana bisa di cek melalui teknologi GIS dan teknologi ini sangat lengkap, BPBD bisa melihat siapa saja yang sudah terdata," tutur Ismail.
Ikut menyaksikan Penandatanganan MoU Kepala Bidang yang Membidangi Pemanfaatan Data baik dari Disdukcapil juga BPBD Bengkalis. **prc4
sumber: berazam