PELITARIAU, Pekanbaru - Aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kembali mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat.
Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) yang melakukan penyampaian orasi dan aksi damai di DPRD Riau, Jumat (14/08/2020).
Mahasiswa ini menganggap RUU Cipta Kerja baik dari segi prosedur penyusunan maupun substansi RUU banyak memiliki kecatatan. Seperti ketidak transparan dan tidak sejalan pada UU No. 12 tahun 2001. Selain itu, isi dan konsep Omnibus Law Cipta Kerja dianggap hanya tunduk pada penguasa modal dan tidak memihak masyarakat. Karena menghilangkan upah minum, pesangon, hak dasar pekerja seperti cuti serta kontrak kerja yang merugikan. Terparah, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha nakal yang dianggap akan menguntungkan korporat.
Gubernur Mahasiswa (Gubma) Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau (Faperta UIR) sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Rivan Saputra meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak mengabaikan penyampaian aspirasi dari Mahasiswa terhadap persoalan ini.
"Kami meminta dalam 7x24 jam, kami mendapat titik terang bahwa suara kami ini didengar dan diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Karena jika tidak, kami mahasiswa UIR siap menurunkan masa yang lebih besar lagi," tegas Rivan.
Sementara itu. DPRD Riau diwakili Anggota DPRD Riau dari Komisi IV Tumpal Hutabarat menyampaikan rasa terimakasihnya terhadap para mahasiswa yang hari ini ikut mewakili keresahan akan RUU Cipta kerja ini.
"Saya merasa bangga kawan-kawan, adik-adik kami mahasiswa ikut peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh buruh (masyarakat) saat ini. Mewakili DPRD Riau. Kami sepakat menolak RUU omnibuslaw seperti yang sudah kami lakukan juga dihari kemarin dan pagi ini terhadap RUU Omnibuslaw ini," ujar anggota Komisi IV DPRD Riau dari Fraksi Demokrat ini. **prc4
sumber: tirastimes.com