PELITARIAU, Meranti - Rencana Pemerintah Pusat akan merumahkan Tenaga Honorer Pusat Hingga Pemerintah Daerah, sesuai di sampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi,yang menargetkan 2021 honorer sudah di rumah kan sesuai tindak lanjut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (ASN) di karena Tenaga Honorer tidak di akomodir dalam UU tersebut, ada 2 status saja yakni status Kepegawaian Secara Nasional PNS dan Pejabat Pemerintah daerah Perjanjian Kerja ( PPPK)
Politisi Gerindra Doktor termuda di Kepulauan Meranti M.Tartib Mengkritisi rencana kebijakan ini, kebijakan sangat berdampak buruk terhadap Kabupaten termuda di Riau ini.
Disebabkan kepulauan Meranti tidak ada lapangan pekerjaan seperti industri, harapan masyarakat kepulauan Meranti banyak menggantungkan hidupnya sabagai tenaga honorer, sesuai informasi tenaga Honorer kepulauan Meranti tercatat lebih dari 4000 orang dan membebankan keuangan daerah 73 M Lebih.
Apalagi wanaca ini akan di realisasikan maka saya meminta kepada pemerintah daerah agar serius mencari solusi konkrit untuk anak anak kita supaya tidak menimbulkan persoalan baru, ucap Tartib.
Saya menekankan kepada pemerintah daerah agar fokus dan konsen di akhir periode ini untuk menyiapkan pelatihan Pelatihan yang sifatnya lifeskill seperti pelatihan interprener dan sebagainya karna hal ini saya rasa sangat penting untuk sebagai bekal mencari lapangan pekerjaan baru dan lebih urgens lagi untuk meng aktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) Itulah tempat sesungguhnya untuk menempa anak anak kita bisa mandiri memasuki dunia kerja, beber Tartib.
Selanjutnya Apabila OPD Membutuhkan Tenaga Honorer yang sifatnya Kegiatan maka saya meminta untuk membuka akses terbuka untuk umum sehingga tidak terkesan hanya titipan, nah ini dalam rangka membuka kesempatan yang sama kepada anak anak kita yang memiliki potensi dan jenjang pendidikan yang mempuni.. mari kita Junjung tinggi Menuju Pemerintahan yang Good Government, akhir Tartib **