PELITARIAU, Meranti - Banyak pembangunan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti diduga asal jadi dan terbengkalai. Pembangunan proyek yang dikerjakan tidak berkualitas alias asal jadi tersebut terbukti baru selesai dikerjakan kondisinya sudah rusak dan memprihatinkan.Minggu (11/3/2018).
Komisi II DPRD Kepulauan Meranti saat ini sedang mendata seluruh proyek yang terbengkalai di Kepulauan Meranti. Sehingga bisa diminta pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami risau juga, berdasarkan laporan banyak pekerjaan terbengkalai. Makanya kita sedang mendata dan akan lakukan kros cek. Setelah itu kita minta pertanggungjawaban mereka,” kata anggota Komisi II, Dedi Putra.
Memang seharusnya, kata Dedi, bangunan tersebut harus diselesaikan. Agar bisa dimanfaatkan. “Kita mendorong penyelesaian proyek yang tidak selesai, mapping terhadap masalah yang terjadi. Jangan banyak menimbulkan PR, kalau sudah dibangun sayang jika tidak dilanjutkan,” ujar Dedi.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu juga meminta Pemkab Kepulauan Meranti tahun ini fokus tehadap penyelesaian proyek-proyek yang dinyatakan tidak siap.
Dijelaskan Dedi, masyarakat Meranti telah banyak yang mempertanyakan kelanjutan sejumlah proyek tersebut. “Masyarakat banyak bertanya, kapan proyek disiapkan dan kapan selesainya,” ungkap Dedi
Sejumlah proyek-proyek yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini kata Dedi yaitu, kelanjutan Jalan Poros Peranggas-Kayuara, Lukun-Sungai Tohor, Jembatan Sungai Tohor Kanan dan Pelabuhan Sungai Tohor Barat, termasuk juga pembangunan Pelabuhan Dorak.
Sebagian dari proyek-proyek yang tidak siap tersebut kata Dedi, merupakan proyek pada 2015 lalu. “Seperti pelabuhan Sungaitohor Barat di Kecamatan Tebingtinggi Timur, itu dibiarkan saja sampai saat ini. Sehingga menjadi bahan pertanyaan warga,” ujar politis PPP ini.
Lebih dari itu, Dedi juga meminta Pemkab Kepulauan Meranti tidak lagi memprogramkan proyek-proyek baru pada tahun 2018 ini. Kecuali, proyek-proyek tersebut sangat mendesak bagi masyarakat banyak.
“Kalau mau ajukan proposal ke provinsi atau ke kementerian, ajukan saja untuk anggaran kelanjutan proyek-proyek yang tidak siap tersebut. Tidak perlu bangun proyek baru, nanti malah justru menambah masalah,” tegasnya.(rls/adit)