PELITARIAU, Jakarta - Pimpinan DPR sejauh ini tidak membutuhkan peran pemerintah untuk memediasi kisruh di antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, posisi pemerintah dengan DPR sejajar secara kelembagaan.
"Tidak perlu (dimediasi oleh pemerintah), kami tidak butuh. Pemerintah dengan DPR itu sejajar, jadi kami tidak perlu pemerintah. Pemerintah sekarang urus dirinya sendiri saja," kata Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK memiliki banyak program kerja yang harus direalisasikan. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada program kerjanya.
"Urusan pemerintah banyak, tidak usah ikut-ikut campur urusan DPR. Kami tidak perlu mediasi mereka (pemerintah), DPR terus berjalan, bahkan jalan ngebut," ujarnya.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa masih ada lima fraksi yakni dari kubu KIH yang belum menerima kepemimpinan DPR yang didominasi oleh kubu KMP sekarang. Namun, menurut dia, hal itu hanya sementara.
"Cuma memang ada anggota yang masih ngambek, nah yangngambek itu nanti balik lagi dan semuanya akan selesai," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, tidak ada dualisme di DPR. Hingga saat ini, parlemen masih berjalan normal, meski tanpa fraksi dari kubu partai pendukung Jokowi-JK. Ia menambahkan, kini upaya rekonsiliasi terus berjalan dan segera menemukan titik terang.
"Sebentar lagi beres, tidak ada masalah. DPR tidak ada dualisme, DPR solid. Yang saat ini urusannya hanya masalah rebutan pimpinan komisi," katanya seperti diberitakan VIVAnews
Editorial: Rio Ahmad.