PELITARIAU, Inhu - Tiga kabupaten yakni Indragiri Hulu (Inhu), Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penandatanganan pakta integritas, Senin (21/8/2017) di Auditorium H Yopi Arianto lantai 4 Kantor Bupati Inhu. Hal ini merupakan wujud komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance).
Hal ini digagas oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat, pada kesempatan itu turut digelar penandatanganan MoU tentang pertukaran data serta informasi yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa oleh masing-masing kepala BPKAD.
Penandatanganan itu dilakukan masing-masing kepala daerah diantaranya Bupati Kuansing H Mursini, Bupati Inhu yang diwakili Wabup H Khairizal dan Bupati Inhil yang diwakili Asisten Pemerintahan & Kesra Encik Kamal Syahindra. Turut hadir juga dalam kesempatan itu, Plt Sekda Inhu Hendrizal serta para kepala dinas, kepala kantor dan kepala badan di tiga kabupaten.
“Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/PMK.01/2017 dan perubahannya yaitu PMK No. 112/PMK.01/2017,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Herry Sunardjo.
Ia pun berharap, penandatanganan pakta integritas ini semakin menguatkan komitmen bersama dalam menciptakan wilayah birokrasi yang bersih tanpa memberi ruang terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk penyaluran DAK Fisik dan dana desa yang juga diharapkan terus berjalan lancar dan tidak terjadi keterlambatan.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala KPPN Rengat Hermawan Sukoasih, diketahui bahwa besaran nilai penyaluran DAK fisik dan dana desa untuk tiga Kabupaten Inhu, Kuansing dan Inhil sampai saat ini telah mencapai 680 milyar rupiah.
“Sementara untuk Inhu, total dana yang telah disalurkan sampai saat ini mencapai 211,2 milyar rupiah dengan realisasi DAK Fisik sebesar 72,7 milyar rupiah dan dana desa sebesar 138,4 milyar,” tuturnya. **ADR