PELITARIAU, Inhil- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat bersama dengan unsur Forkopimda terkait empat masalah yang dianggap krusial di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Senin (17/4/2017) kemarin.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Bupati HM Wardan. Keempat masalah yakni tentang penyelenggaraan jalan yang terpadu antar sektor dan pihak yang berkepentingan, embahas kondisi jalan dan jembatan, serangan hama kumbang dan terakhir masalah konflik lahan.
"Kita akan membahas terhadap permasalahannya, dimana kondisi yang kita hadapi pada sekarang ini berkembang dan tentunya kita mencarikan solusi yang terbaik yakni kebijakan apa yang akan diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai dan pelayanan terhadap masyarakat," kata Wardan.
Berkenaan masalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Darat, menurutnya tetap seharusnya dicarikan solusi terutama untuk memberikan pelayanan jalan yang nyaman, aman, tertib, lancar dan selamat.
Sedangkan ketertiban jalan darat, Pemkab tetap upayakan bagaimana menertibkannya termasuk upaya untuk memperbaiki jalan yang rusak. Sementara jalan yang sudah mulus, bagaimana mempertahankannya kelangsungannya.
"Untuk itu perlu dilakukan penertiban. Di antaranya terhadap masuknya mobil-mobil yang tonasenya tidak sesuai dengan bobot, kapasitas jalan itu sendiri. Ini perlu ditertibkan termasuk penertiban arus jalan," tambahnya.
Jalan yang belum ada penetapan kelas jalan, nantinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan dibentuk tim. Dan nantinya, akan ada penilaian, penetapan jenis-jenis jalan dan ruas jalan sehingga akan jelas bobotnya sekian ton.
Terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat baik masalah komplik lahan maupun serangan hama kumbang, kata Wardan, hal itu juga tetap dicari solusi yang terbaik bagaiamana menjadi harapan masyarakat. Solusi ini diawali dari tuntutan masyarakat terhadap kerusakan lahan, kemudian diperhatikan oleh perusahaan.
"Perusahaan juga kita ajak berkoordinasi, bagaimana bisa membantu kelangsungan dan perbaikan kebun masyarakat. Artinya apa yang menjadi harapan masyarakat terpenuhi dan pihak perusahaan juga dapat melanjutkan usahanya tanpa ada mememui permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perusahaannya," tandasnya.***Bud/Adv