PELITARIAU, Rohil- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menggelar hearing bersama Satuan Kerja (Satker) terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenaga Kerjaan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, RSUD Dr Pratomo serta di hadiri Asisten II Pemda Rohil, H Hasrial, terkait tentang nasib ribuan tenaga honorer di Pemerintah Rokan Hilir ingin dirumahkan, Senin (13/3/21017).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Syarifuddin MM turut dihadiri seluruh Kepala Operasional Perangkat Daerah (OPD), Asisten II H Hasrial serta seluruh UPTD se Kabupaten Rokan Hilir untuk dimintai keterangannya terkait data honorer, kebutuhan honorer serta biaya yang dikeluarkan masing-masing OPD untuk membayar gaji honorer yang ada.
Sekretaris Komisi D Hj Suryati menyampaikan, jika isu perumahan honorer ini tidak segera dibahas, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang meluas di kalangan . Oleh sebab itu, dia meminta hasil rapat ini dapat memberikan kesimpulan ataupun keputusan yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun tenaga honorer.
"Tentunya honorer merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat meminta agar kita carikan solusi terbaik. Jangan sampai keputusan merumahkan honorer itu menimbulkan polemik gejolak sosial," terangnya.
Menanggapi hal itu, Asisten II H Hasrial menerangkan, Pemkab Rohil belakangan ini sudah beberapa kali rapat dengan seluruh OPD membahas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD serta dikaitkan dengan kondisinya keuangan Pemkab saat ini yang mengalami penurunan pendapatan.
Namun lanjutnya, dari hasil rapat dilingkungan Pemkab Rohil itu belum ada keputusan mengatakan apakah tenaga honorer akan segera dirumahkan. Sebab, saat ini pihaknya bersama BKD masih dalam tahapan verifikasi data serta penyesuaian tenaga honorer dengan OPD yang baru dibentuk.
"Rasanya belum ada solusi yang tepat, jadi merumahkan honorer itu masih dalam tahap pemikiran saja. Itu baru wacana, Bupati belum ada mengeluarkan keputusan," terang Hasrial.
Dari hasil hering tersebut juga belum ditemukan solusi yang kongkrit antara DPRD dan Pemkab apakah setuju merumahkan ribuan tenaga honorer. Menjelang data verifikasi dari BKD selesai, Pemkab dan DPRD akan kembali menjadwalkan hearing membahas hal yang sama.