PELITARIAU, Selatpanjang - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) tidak akan pernah ada jika sebelumnya tidak disepakati semua pihak, khususnya antara Pemkab dan DPRD, sehingga dapat dipastikan pembangunan proyek tersebut karena ada aturan yang mendasarinya.
"Saya fikir begini, Pembangunan proyek ini juga berdasarkan aturan Perda, karena tidak mungkin proyek ini muncul tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda). Jadi ini sudah disepakati semua pihak dan termasuk dalam hal perencanaannya," kata Bupati Irwan, saat meninjau ke lokasi proyek JSR, pekan lalu.
Tidak hanya pembangunan JSR, lanjut Irwan, Pemkab Kepulauan Meranti bersama DPRD juga sudah merencanakan pembangunan jembatan di tiga lokasi lainnya, dalam rangka membuka isolasi sejumlah wilayah di daerah ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Itu sudah menjadi semacam rencana pembangunan jangka panjang kita. Selain JSR ini sebagai jembatan pertama yang dibangun, akan ada lagi jembatan sungai suir, ada lagi jembatan yang menghubungkan antara ketapang dengan pelantai, ada lagi jembatan yang menghubungkan air mabuk dengan fotong di pulau sumatera," ujarnya.
Menurut rencana, ungkap Bupati Irwan, hari Selasa (28/10) nanti dirinya dipanggil Plt Gubernur Riau, Ir H Arsyadjuliandi Rachman, untuk mempresentasikan semua jembatan yang sudah di lakukan studi kelayakan tersebut. "Nah ini akan kita sharingkan anggaran pembangunannya dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat," ucapnya.
Ditambahkan Bupati Irwan, kalau tanpa pembangunan jembatan seperti ini, maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih terisolir tidak mungkin akan bisa di buka dan tidak mungkin akan bisa berkembang.
"Tidak mungkin kemiskinan di Kepulauan Meranti ini bisa habis dengan cepat tanpa ada dukungan infrastruktur yang baik. Pembangunan Infrastruktur sudah menjadi sebuah kewajiban dan bagi siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin di daerah ini," kata Bupati Irwan. (kor. nto)
Editorial: Rio Ahmad