PELITARIAU, Rohil - Menyusul perintah Bupati Kabupaten Rokan hilir (rohil) merumahkan tenaga honorer yang tinak produktif, sedang dilakukan verifikasi tenaga honorer. Pendataan tenaga honorer tersebut langkah awal dalam memberhentikan tenaga honorer yang tidak produktif yang terkesan membebani belanja pegawai.
Pendataan serta verifikasi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Rohil, langsung dilakukan Asisten IV Bidang Administrasi Setda Rohil, Hj Dahniar, di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, beberapa pekan lalu.
Menurut Dahniar, pendataan dan verifikasi dilakukan untuk memberhentian tenaga honorer yang tidak produktif dalam bekerja, sebab jika honorer yang tidak produktif terus dipekerjakan maka membebani APBD 2017.
"Tidak mungkin 10-an ribu tenaga honorer dipertahankan sementara APBD murni hanya Rp 1,7 triliun. Semenetara untuk gaji PNS dan honorer tiap tahunnya sebesar Rp 800 miliar," ungkap Dahniar.
Dahniar merincikan, jumlah tenaga honorer yang terbanyak berada di Dinas Pendidikan. "Guru honorer kita saja mencapai 6 ribu orang. Sementara di Satker 4 ribu orang. Artinya, tiap tahun Rp 193 miliar hanya untuk gaji tenaga honorer dari total belanja pegawai termasuk PNS sebesar Rp 813 miliar," sebut Dahniar.
Untuk itu, lanjut Dahniar, Pemkab Rohil terpaksa merumahkan tenaga honorer yang tidak produktif atau tenaga honorer yang melebihi kapasitas di Satker, sebab jika keputusan merumahkan tenaga honorer tidak dijalankan, mengancam keberlangsungan pembangunan di Rohil.
"Untuk itu, Pemkab Rohil bakal merasionalisasi honorer yang ada di semua Satker. Tentunya bagi yang absensinya tidak bagus, jelas menjadi sasaran pemberhentian," tegas asisten IV ini.
Lebih jauh dirincinya, sesuai kontrak kerja tenaga honorer telah dijelaskan beberapa poin. Di antaranya jika tidak masuk kerja selama satu minggu berturut-turut maka akan diberhentikan secara sepihak.
"Pada dasarnya bagaimana tenaga honorer sebagai tenaga bantu bisa memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," sebutnya. **zp/Jar