Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Kemdagri Hapus 1.876 Peraturan Selama dua Tahun Pemerintahan Jokowi
PELITARIAU, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 1.876 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan.
Ribuan peraturan itu dihapus karena dipandang menghambat investasi, pelayanan publik, dan bertabrakan dengan peraturan yang ada di tingkat atas. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan perda yang dibatalkan oleh gubernur selalu wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, selama dua tahun dirinya memimpin Kemdagri, ada 1.267 perda yang dihapus oleh gubernur.
"Ada 1.736 perda dan permendagri yang dihapus karena menghambat investasi. Kemudian 1.091 perda karena tidak sesuai aturan di atasnya. Peraturan yang dihapus karena menghambat pelayanan berjumlah 316," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan dikutip CNN Indonesia, kemarin.
Selain mengungkap jumlah perda yang dihapus, Tjahjo juga memberi data terkait warga yang sudah melakukan perekaman data KTP Elektronik (e-KTP) dalam waktu dua tahun terakhir.
Berdasarkan catatannya, terdapat 168.237.751 juta warga yang sudah merekam data e-KTP hingga akhir September lalu. Angka tersebut sama dengan 92,3 persen dari total warga wajib KTP sejumlah 182.588.494 juta penduduk.
"Warga yang belum merekam data e-KTP tinggal 9.667.804 jiwa, atau 7,7 persen dari jumlah total warga wajib KTP," ucapnya.***(prc)
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.