Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Kemenkumham Buka Pendaftaran Verifikasi Parpol untuk Pemilu 2019
PELITARIAU, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membuka pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) menjadi badan hukum untuk Pemilu serentak 2019.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, verifikasi parpol untuk Pemilu 2019 harus dilakukan paling lambat dua setengah tahun sebelum pelaksanaan Pemilu.
Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat 1a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-lX/2011.
"Paling lambat tahun ini verifikasi itu harus dilakukan oleh Kemenkumham kepada para parpol," ujar Yasonna di Gedung Pengayoman, Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 24 Mei 2016.
Yasonna menerangkan, tahapan verifikasi parpol akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, verifikasi administrasi yaitu verifikasi dokumen yang disampaikan partai politik. Kedua, verifikasi faktual yaitu melakukan survei langsung ke kantor DPP, DPD Tingkat I dan II serta kecamatan.
"Keduanya guna memastikan kebenaran data fisik dengan data lapangan dan kemudian disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang," ujar Yasonna sebagaimana diberitakan viva.co.id
Keharusan verifikasi itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomr 37 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.
Oleh karena itu mulai hari ini, Selasa tanggal 24 Mei hingga 29 Juli 2016 mendatang, Kemenkumham mengundang partai politik yang belum berbadan hukum untuk segera mendaftarkan diri agar bisa diverifikasi.
Pendaftaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan dokumen verifikasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.**
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.