Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Kubu Aburizal Anggap Pemerintah Sengaja Persulit Legalitas Golkar
PELITARIAU, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mencabut Surat Keputusan yang mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta.
Namun, pencabutan SK tersebut dianggap belum menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh Golkar.
"Pemerintah justru mengekskalasi konflik internal Partai Golkar," kata Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Minggu (3/1/2015).
Saat ini, tidak ada satu pun kepengurusan Partai Golkar yang diakui oleh negara. Pencabutan SK yang dikeluarkan Menkumham, tidak serta merta diikuti dengan pengakuan terhadap pengurus Golkar hasil Munas Bali.
"Artinya, dalam kasus Golkar, pemerintah abstain. Dengan sikap seperti itu, pemerintah bukan hanya memperuncing persoalan, tetapi juga sengaja mempersulit legalitas kepengurusan parta Golkar," kata dia.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik internal di partai berlambang pohon beringin itu.
Akan tetapi, Bambang menilai, pemerintah justru menggunakan wewenang yang dimiliki sebagai alat politik.
"Publik pun bisa menerjemahkan sikap abstain itu sebagai kegiatan pemerintah merekayasa sekaligus mengeskalasi persoalan internal di tubuh Partai Golkar," ujar Bambang. (kompas)
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.