Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Menguat, Desakan Jokowi Tetapkan Kabut Asap Bencana Nasional
PELITARIAU, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Almuzammil Yusuf mendesak Presiden Joko Widodo segera menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. Bila ada hambatan undang-undang dia menyarankan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
"Kalau masih ada hambatan legislasi, Perppu jadi solusi dibahas cepat oleh DPR," ujar Almuzammil kepada VIVA.co.id, Selasa 27 Oktober 2015.
Menurutnya, jika bencana nasional dicanangkan, maka memungkinkan ada anggaran memadai diturunkan. Dalam Perppu perlu pula ditegaskan bahwa sanksi hukum tidak otomatis dihilangkan bagi perusahaan yang kini diproses aparat penegak hukum. "Harus ditulis pasti dalam Perppu," ujarnya.
Almuzammil minta perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau terlibat menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan diambil kembali konsensinya. Konsesi itu menurutnya tak perlu dialihkan kepada perusahaan lain, tetapi dialihkan untuk kedaulatan pangan.
"Ada areal yang dibakar dikembalikan jadi wilayah kedaulatan tangan. Dialihkan bukan kepada perusahaan lain, tapi untuk kedaulatan pangan. Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan bisa kerja sama dengan Pertanahan (BPN) untuk prosesnya. Nanti bisa dipakai buat ladang bisa jagung, singkong, buah. Itulah kedaulatan pangan," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung itu.
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.