Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Rupiah Terpuruk, Fraksi PDI-P Minta BI Diperiksa
PELITARIAU, Jakarta - Fraksi PDI-Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif terhadap Bank Indonesia. Audit ini dinilai perlu dilakukan karena rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS. "Fraksi PDI-Perjuangan mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan BPK dan meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI," kata Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI-P," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Hendrawan mengaku Fraksi PDI-P akan menyurati pimpinan DPR untuk secara resmi menyampaikan permintaan ini. Surat akan dikirim setelah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah tiba di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, kecenderungan pelemahan rupiah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di tengah-tengah masyarakat dan pelaku pasar telah muncul spekulasi bahwa pelemahan ini akan terus berlanjut dan dalam waktu tidakk lama lagi akan segera menembus ambang psikologis Rp 15.000 per dollar AS. "Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal Januari 2015. Padahal sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen," ucapnya.
Hendrawan mengakui pelemahan rupiah yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam bidang moneter, faktor-faktor tersebut antara lain antisipasi investor ats rencana kenaikan suku bunga AS, quantitative easing di Eropa, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani, dan kebijakan devaluasi yuan yang kemungkinan diikuti oleh negara lain.
Namun, imbuh Hendrawan, menjaga stabilitas rupiah tetaplah tugas utama BI sebagai otoritas moneter. "Jangan sampai terjadi, kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak yang buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat-akibat yang merugikan masyarakat," ucapnya.(kompas)
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.
Dubes Iran Terima Kunjungan JMSI Pusat
PELITARIAU, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerd.