DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Agus Salim Menunggu Keadilan di Putusan Sela, PH dan JPU Saling Tolak

Editor :Ramdana Senin,21 Januari 2019 | 07:36:00 WIB
Agus Salim Menunggu Keadilan di Putusan Sela, PH dan JPU Saling Tolak Ket Foto : Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (21/1/2019) JPU dalam jawaban yang dibacakan Jaksa muda Wilsa Riani SH tetap mempertahankan dakwaan yang telah mereka susun.

PELITARIAU, Pekanbaru - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau menolak permohonan eksepsi yang disampaikan terdakwa Agus Salim melalui Penasihat Hukumnya beberapa waktu lalu.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (21/1/2019) JPU dalam jawaban yang dibacakan Jaksa muda  Wilsa Riani SH tetap mempertahankan dakwaan yang telah mereka susun.

Mereka berpendapat bahwa Surat Dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. 

 "Maka sejalan dengan hal tersebut, kami penuntut umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam jawaban kami penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa dan memberikan putusan menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP serta melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," kata Wilsa Riani SH dihadapan terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang terdiri dari: Ahmad B. Lumban Gaol,SH, Mangabdi Silaban, SH, dan Martinus Siahaan, SH.

Atas jawaban JPU, Tim penasehat hukum tetap bertahan pada eksepsinya dan menolak tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh JPU. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada Senin (28/1/2019) pekan depan dengan agenda putusan sela (interim meascure) dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo (penegakan hukum).

Namun terkait tidak perlu dilakukannya Labkrim atas dakwaan pemalsuan surat sebagaimana tanggapan JPU, Tim penasehat hukum menyatakan sangat keberatan. 

"Menurut kami itu merupakan suatu keanehan. Atas dasar apa dan untuk apa pemerintah membuat suatu lembaga Labkrim ataupun Visum untuk menentukan benar atau tidaknya suatu perbuatan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan JPU melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, surat ataupun untuk menentukan perbuatan suatu pidana kalau surat tersebut tidak dilakukan labkrim?," ujar Ahmad B. Lumban Gaol SH dengan nada bertanya seraya menambahkan bahwa Labkrim itu penting dan harus sebagaimana menurut ahli yang akan mereka ajukan.

"Untuk itu kami tim penasehat hukum Agus Salim berharap kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sidang putusan sela nanti. Dan kiranya bisa menerima eksepsi kami," kata Ahmad Lumban Gaol SH-- salah seorang anggota tim penasehat hukum terdakwa, berharap.

Sidang dipimpin Abdul Azis, SH, MH (Ketua Majelis), Sorta Ria Neva,  SH, M. Hum, Yudis Silen, SH., M. Hum masing-masing hakim anggota.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Salim: Adi Murphi Malau, SH.,M.H., Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., Mangabdi Silaban, S.H., dan Martinus Siahaan, S.H, menolak dakwaan JPU pada sidang kedua tanggal 14/1/2019) lalu.
 
Dalam eksepsi nya, mereka mengungkap serangkaian unsur:  intrik, intimidasi dan teror, yang dilancarkan pelapor terhadap klien mereka.

"Malah, oknum Jaksa dan Oknum TNI dilibatkan untuk mengintimidasi serta meneror Agus Salim, di Rutan, Sialang Bungkuk," kata Penasehat Hukum.

"Justru pelapor meminta klien kami memutus kuasa dengan kami dan menyiapkan Pengacara sebagai penggantinya. Dengan iming-iming:  hukuman klien kami bisa diringankan," kata mereka.

Selain itu, Eksepsi ini juga menepis Dakwaan JPU yang tidak proforsional. Karena tidak berhasil mendeskripsikan struktur peristiwa pidana yang didakwakan secara lengkap.

Bagaimana mungkin, jelas Eksepsi itu  tuduhan pemalsuan tanda tangan, tanpa pemeriksaan labkrim? Tanpa tanda tangan pembanding. 

"Dakwaan semata-mata atas poto copy dari surat poto copy. Padahal, jangankan menggunakan surat palsu, melakukan pemalsuan pun klien kami, tidak ada." kata mereka

Yang lebih parah, terungkap dari eksepsi justru seharusnya yang bertindak sebagai pelapor justru pihak yang diduga  tanda tangannya dipalsukan.

"Dalam hal ini Kepala Desa. Bukan Herman Sani, sebagai pihak yang mengklaim pemilik lahan," kata Kuasa Hukum.

Surat yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas hak kepemilikan dalam penguasaan objek tanah adalah:

Akta Jual Beli Tanggal 21 Februari 2001 Jo. SKPT No. 167/590/1984, Akta Jual Beli tanggal 21 Februari 2001 Jo. SKPT Nomor: 314/590/ 1984, Akta Jual Beli tanggal 21 Februari 2001 Jo. SKPT  No. 224/590/ 1984 yang saat ini sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sebaliknya,  surat yang dipergunakan terdakwa adalah SKPT. No. 167/590/1994, An. Darnuzal, SKPT. No. 224/590/1984, An. Arman Ary, SKPT. No. 314/ 590/1984 An. Hasan Basri.

Adapun bukti Terdakwa telah mengunakan ke tiga surat ini yaitu telah dilakukan pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Tumpal Manik, SH yaitu Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2009;

Atas semua paparan bukti-bukti itu, Penasehat Hukum kemudian, mengutip Ahli Pidana M. Yahya Harahap: 

"Mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). 

Sifatnya adalah “imperative”. Tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada menyatakan dakwaan batal demi hukum".

Kronologi Petistiwa 

Untuk diketahui, Agus Salim, warga Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Pekanbaru (10/1).

Agus Salim, didakwa Pince, S.H.,  sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pemalsuan surat dan menggunakannya untuk mengklaim lahan milik Herman Sani di Jalan Badak Ujung, Kelurahan Sail, Tenayan Raya, sebagai miliknya.

Perbuatan itu, dilakukan Agus Salim sekitar tahun 2011 hingga 10 Agustus 2017. 

Locus Delictinya, pertama,  di Jalan Hang Tuah, Gang Akhir, No 107 Kota Pekanbaru, Jalan Tenayan Raya RT.002 RW.014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 

Kedua, Jalan Cimpedak 1 Gang Perwira RT.04 RW.02 Kelurahan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Ketiga,  di Simpang Jalan Harapan Raya dengan Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Dan, kermpat,  di Jalan Tenayan Jernih Gang Cempedak I RT.05 RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Atas dugaan pemalsuan dan klaim lahan itu Agus Dalim  didakwa pasal berlapis. Kesatu, Padal 263 KUH Pidana yaknj tentang pemalsuan surat. Ancamannya, 6 Tahun Penjara.

Dakwaan kedua, Pasal 358 Ayat (1):   Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat. Ancamannya 4 Tahun Penjara.

"Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain," kata JPU.

Dari dakwaan terungkap, dugaan  pemalsuan ini diketahui korban Herman Sani, sekitar tahun 2014 lalu. 

Ketika itu ia mendapati lahannya seluas 4 hektare di Jalan Badak Ujung telah dirusak seseorang.

Herman Sani sebagai pemilik lahan itu berdasarkan bukti kepemilikan SKGR, Nomor 183 /590/TR/2010, dan Nomor 184/590/TR/2010.

Atas peristiwa pengrusakan itu, Herman Sani, kemudian melapor ke polisi. Dari penyelidikan terungkap, Agus Salim lah pelaku pengrusakan itu.

Namun, Agus Salim tentu saja, punya dasar mengelola tanah tersebut. Sebab, katanya, lahan itu milik Ibrahim, ayah kandungnya sendiri.

Ibrahim memperkuat klaim anaknya atas lahan itu sesuai Surat Akta No. 515/SH/1987.

Herman Sani, kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Riau. Penyidik Polda Riau  setelah melakukan penyidikan menduga, surat ini, justru palsu. Agus Salim, kemudian ditangkap dan ditahan. 

Ironisnya kata kuasa hukum, sedari awal oknum penyidik di Subdit I diduga kuat ikut bermain dengan kubu Herman Sani untuk memuluskan kasus ini agar berkasnya segera dilimpahkan ke Jaksa. Dengan merekayasa BAP.

Kamis (14/1) kemarin sidangnya memasuki tahap Eksepsi Tim Penasehat Hukum atas Dakwaan JPU.

Selain menelisik serangkaian rekayasa, Tim Penasehat Hukum juga menuding penerapan pasal yang salah oleh JPU.

Untuk itu, tidak ada dasar bagi Majelis untuk tidak.membebaskan terdakwa.

Majelis terdiri dari: Ketua Majelis, Sorta Ria Neva, SH., M.Hum beserta Hakim Anggota: Abdul Azis, SH., MH dan Yudis Silen, SH., M. Hum. ***prc2/rls

Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved