DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Pemrov Riau Bisa Digugat Class Action

Lukman Edy: Saya Akan Salurkan Rp 1 Milyar Untuk Desa Dalam Setahun

Editor :Andri Subakti Senin,21 Agustus 2017 | 07:08:00 WIB
Lukman Edy: Saya Akan Salurkan Rp 1 Milyar Untuk Desa Dalam Setahun Ket Foto : Wakil Ketua Komisi II DPR-RI HM Lukman Edy yang juga Calon Gubernur Riau priode 2018-2023 menyerahkan buku biografi kepada wartawan di Inhu, secara simbolis diterima ketua PWI Inhu, Kasmedi

PELITARIAU, Inhu – Anggaran Dana Desa (ADD) di setiap Desa se-Provinsi Riau tahun 2017 tidak dianggarkan, padahal dengan adanya ADD mencapai Rp500 juta dari APBN dan Rp500 juta dari APBD Kabupaten membuat pertumbuhan ekonomi Riau bergerak. Pertumbuhan ekonomi Riau hingga Agustus 2017 hanya 2 persen itu hanya disebabkan adanya ADD dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten dan Kota saja.

Demikian disampaikan wakil ketua Komisi II DPR-RI asal Riau, HM Lukman Edy kepada pelitariau.com Minggu (20/8/2017)  saat berkunjung ke Rengat Kabupaten Inhu. “Ekonomi Riau saat ini bergerak hanya disebabkan adanya anggaran kegiatan di Desa, hanya Pemrov Riau yang tidak mengalokasikan anggaran untuk desa, ini sudah masalah dan bisa gugatan class action dilakukan Pemerintah desa kepada Pemrov Riau,” kata Lukman Edy.

Gugatan tidak mendapat ADD bisa diajukan para Kepala Desa Se-Riau, sebab hak memeperoleh anggaran pembangunan dari Pemrov Riau untuk desa baik dari APBN, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi,  berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  Gugatan bisa class action bisa diajukan  ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

"Ini salah kebijakan, anggaran Pemrov Riau dari Pemerintah pusat, untuk bidang desa terus dikucurkan, apa masalhnya Pemrov Riau tidak menyalurkannya ?," kata Mantan Mentri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Era President SBY ini.

Menurutnya,  kebijakan Pemrov Riau selama kurun satu periode Anas Makmun-Andi Rahman, hanya satu kali anggaran untuk desa dari Pemrov Riau disalurkan, selanjutnya Pemrov Riau menghapuskan anggaran dari Provinsi untuk anggaran desa. “Itu pun sejak dipimpin atok Anas, setelah wakilnya (Andi Rahman,red) melanjutkan kepemimpinan Anas Makmun desa tidak memperoleh anggaran dari Pemerintah Provinsi lagi,” ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau saat sangatlah kecil sekali  hanya 2 Persen saja, secara nasional pertumbuhan ekonomi Riau berada pada nomor urut 32 dari 34 Provinsi di Indonesia. “Ada 4 terliun silva, anggaran tidak terserap dalam APBD Riau, jika itu disalurkan untuk desa, maka 4 persen pertumbuhan ekonomi riau bisa terdongkrak,” ucapnya.

Lebih jauh disampaikannya, dengan kondisi besarnya APBD Riau dan dilihat dari banyak sektor yang mampu dikelola oleh pemerintah, baik itu sektor pariwisata maupun Sumber Daya Alam (SDA), maka kedepan, desa bisa dianggarkan dananya senilai Rp 1 milyar pertahun dari Provinsi Riau saja.

“Saya ada konsep, dan kedepan kalau memang diamanahkan memimpin Riau, saya akan alokasikan anggaran Provinsi untuk membangun desa senilai Rp 1 milyar dalam setahun,” jelasnya. **ADR

Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved